Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) menilai insentif pemerintah berkontribusi besar dalam mendorong daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pendorong daya beli masyarakat saat ini ada dua, yaitu dipengaruhi income (pendapatan) dan living cost (biaya hidup).
Terkait sisi income, dia menilai insentif yang diberikan pemerintah sangat membantu para pelaku usaha untuk mendorong daya beli.
Baca Juga: Momentum Ramadan dan Lebaran 2023 Jadi Pendongkrak Kinerja Emiten Sektor Ritel
Bercermin pada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tertentu yang terkena dampak global, dia beranggapan insentif sangat penting untuk meminimalisir PHK. Namun, Faisal menyebut ada dampak negatif juga ketika insentif yang diberikan kepada pelaku usaha itu tak cukup.
"Kalau insentif yang diberikan tidak cukup, keluar peraturan boleh menurunkan gaji jadi 20%. Dengan demikian, akan mengganggu income dan berdampak terhadap daya beli masyarakat," ucap dia, Kamis (27/4).
Oleh karena itu, Faisal menyatakan pemberian insentif menjadi hal yang penting untuk mendorong daya beli.
Sementara itu, dia mengatakan pendorong daya beli bukan hanya dari bantuan sosial saja. Sebab, bansos hanya sebatas memberikan dorongan melalui tunai atau transfer.
Baca Juga: Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng Tunggu Pendapat Hukum Kejagung
Dia beranggapan seharusnya pemerintah juga menciptakan lapangan kerja, program padat karya, dan memberi kemudahan untuk kredit.
Dia pun mengapresiasi restrukturisasi kredit yang diperpanjang oleh pemerintah hingga 2023 dan tak jadi diberhentikan pada 2022. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan dari sisi harga komoditas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
