kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ekonom Core nilai serapan anggaran PEN sulit mencapai 100%


Selasa, 22 September 2020 / 22:11 WIB
Ekonom Core nilai serapan anggaran PEN sulit mencapai 100%
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) meminpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020). Ratas tersebut membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dan Norwegia dan kebijakan instrumen nilai eko


Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai optimisme pemerintah bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa terserap 100% terlalu percaya diri.

Yusuf mengaku ragu jika penyerapan anggaran PEN bisa mencapai 100%. Sebab, menurutnya, progres PEN tidak semuanya berjalan baik. Misalnya, progres PEN untuk perlindungan sosial dan UMKM terbilang cepat. Akan tetapi progres PEN untuk penanganan kesehatan terbilang lambat.

“Isu dari PEN ini bukan terkait progress yang terealisasikan hingga 100% saja, tetapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa dana – dana yang sudah tersalurkan itu betul etul bisa mendorong proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat,” kata Yusuf kepada Kontan, Selasa (22/9).

Baca Juga: Realisasi insentif bagi tenaga kesehatan telah mencapai Rp 2,92 triliun

Tidak hanya itu, Yusuf menyoroti langkah yang diambil pemerintah terkait penyesuaian anggaran PEN. Yakni dikuranginya anggaran PEN untuk belanja kesehatan. Menurut Yusuf, penyesuaian yang dilakukan dengan mengurangi PEN untuk belanja kesehatan harus diakui karena anggaran kesehatan progresnya lambat.

“Kalau kita mengikuti koordinasi antara misalnya Kementerian Kesehatan dan BNPB belum optimal. Tapi ini ini bukan menjadi alasan kemudian pemerintah mengurangi anggaran kesehatan, apalagi d itengah kasus covid-19 yang masih meningkat,” kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf menilai ditambahkannya belanja perlindungan sosial merupakan langkah yang cukup bagus. Apalagi, dana perlindungan sosial ini sangat berguna bagi masyarakat menengah kebawah untuk terjaga daya belinya.

“Dengan ditambahkannya dana perlidungan sosia ini asumsi saya sub sub kelompok yang ada di dana perlindungan sosial ini penerimaannya berpotensi bertambah,” ucap dia.

Selain itu, ditambahkannya belanja UMKM juga dinilai bagus karena UMKM merupakan penopang ekonomi di Indonesia. Hanya saja, Yusuf meminta pemerintah perlu melakukan langkah agar usaha mikro dapat mendapat bantuan ini karena banyaknya usaha mikri yang sifatnya belum bankable.

Baca Juga: Rokan dan sejumlah blok migas masuk dalam objek vital nasional

“Banyak UMKM khususnya usaha mikro kan sifatnya belum bankable, ini cara yang perlu diperhatikan memberikan bantuan khususnya kelompok UMKM di sektor mikro ini,” ungkap dia.

Yusuf meminta pemerintah melakukan evaluasi penyaluran dan penyerapan PEN. menurut dia, pemerinta harus mencari cara supaya anggaran PEN bisa dipercepat realisasinya dan tepat sasaran.

Senada, Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kecil kemungkinan anggaran PEN akan terserap 100 persen. Apalagi melihat angka serapan sampai 14 september masih kisaran 34 persen dari pagu anggaran. Ada juga pos – pos stimulus yang realisasinya rendah atau dibawah 10 persen seperti stimulus subsidi bunga umkm dan stimulus PPH 21 DTP.

“Pola penyerapan anggaran khususnya di daerah juga masih normal normal saja artinya tidak ada akselerasi disaat resesi,” ucap Bhima kepada Kontan.

Lebih lanjut Bhima juga menyoroti penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi anggaran PEN untuk belanja kesehatan. Ia mencontohkan, santunan kematian tenaga kesehatan baru terserap 8 persen.

Baca Juga: Penyaluran perlindungan sosial pada program PEN baru 60,7% per 18 September

“Iya realokasinya tidak sesuai harapan. Idealnya pos anggaran kesehatan tetap di kesehatan tapi mekanismenya dirubah. Misalnya insentif untuk tenaga kesehatan yang meninggal, ini kan sederhana tinggal di transfer by name by address, sementara verifikasi data bisa diminta ke RS tempat tenaga kesehatan bekerja,” ucap Bhima.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran PEN. Pagu awal program perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun diubah menjadi Rp 242,01 triliun. Kemudian, pagu awal dukungan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun diubah menjadi Rp 128,05 triliun.

Sementara, pagu awal program PEN untuk belanja Kesehatan  sebesar Rp 87,55 triliun diubah menjadi Rp 84,02 triliun.

Selanjutnya: Hingga Juli 2020, aset keuangan syariah tembus Rp 1.639,08 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×