Ekonom Bank Danamon: Pergantian Menkeu Sinyal Kesinambungan Kebijakan Fiskal

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Chief Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, pergantian tersebut lebih mencerminkan kesinambungan kebijakan fiskal ketimbang perubahan rezim fiskal Indonesia.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Dalam posisi tersebut, Suahasil terlibat erat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perumusan kebijakan fiskal.

Irman mengatakan, pemerintah menekankan bahwa transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan berjalan seperti biasa atau business as usual. Koordinasi antarotoritas juga akan terus dijaga untuk mempertahankan kredibilitas, kesehatan, dan keberlanjutan keuangan negara.

“Pergantian ini kami lihat sebagai sinyal kesinambungan kebijakan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia,” tulis Irman dalam risetnya, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Suahasil Jadi Menkeu Gantikan Purbaya, Ekonom Ini Sebut Pasar Merespons Positif

Menurutnya, pengalaman Suahasil yang panjang di Kementerian Keuangan dapat membatasi risiko transisi. Latar belakangnya sebagai teknokrat juga dinilai memberikan kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan APBN.

Irman menilai, kredibilitas fiskal dan efisiensi belanja akan tetap menjadi prinsip utama pengelolaan APBN. Pemerintah perlu menjaga kesehatan keuangan negara sembari meningkatkan kualitas belanja agar anggaran memberikan hasil yang efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.

Meski demikian, tantangan utama pemerintah ke depan adalah menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi yang ambisius dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan defisit fiskal 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2027. Sementara itu, Bank Danamon mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih konservatif sebesar 5,1% dan memperkirakan defisit fiskal sekitar 2,75% terhadap PDB.

“Defisit tersebut masih berada di bawah batas aturan fiskal sebesar 3% terhadap PDB,” jelas Irman.

Baca Juga: Suahasil Gantikan Purbaya Sebagai Menkeu, Tantangan Utama Ada di Kredibilitas Fiskal

Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk menjaga kredibilitas fiskal. Pemerintah juga perlu mengalihkan belanja dengan multiplier rendah menuju pengeluaran yang lebih produktif.

Selain itu, pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi salah satu uji kebijakan dalam jangka pendek. Irman menilai SAL seharusnya tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal, bukan menjadi sumber likuiditas permanen bagi perbankan.

Karena itu, setiap normalisasi penempatan dana yang telah ada perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan tekanan terhadap likuiditas dan biaya dana perbankan.

Secara keseluruhan, Irman memperkirakan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dengan aturan defisit maksimal 3% terhadap PDB sebagai jangkar kredibilitas. Namun, fokus kebijakan dinilai perlu bergeser dari sekadar memperbesar belanja menjadi peningkatan kualitas, multiplier, dan keberlanjutan anggaran.

Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Nazara: Saya Akan Lanjutkan Kebijakan yang Ada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News