Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, nominal bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan bertambah. Mereka akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 150.000 per KPM.
Pemerintah berharap, adanya kenaikan bantuan ini akan menambah efektivitas dari daya beli masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, keefektifan jumlah BNPT untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya menengah ke bawah akan sangat bergantung pada program pemerintah yang lainnya.
Baca Juga: Bantuan BPNT naik Rp 150.000 per keluarga penerima manfaat
"Misalnya subsidi LPG yang direncanakan akan diubah skemanya. Meskipun niat pemerintah di sini baik, tetapi salah satu poin evaluasi subsidi ialah keterbaruan data," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (19/1).
Menurut Yusuf, jika data penerimanya salah, maka hal ini bisa berdampak pada lepasnya subsidi pada golongan yang seharusnya menerima bantuan. Belum lagi jika tarif listrik nantinya jadi dinaikkan. Ini yang berpotensi mengurangi peran BPNT untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Jadi memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan secara pasti apakah nominal tersebut akan cukup berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," tambah Yusuf.
Baca Juga: BPS: Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun pada September 2019
Pasalnya, dinamika perekonomian masih akan sangat bisa berubah setidaknya sampai dengan semester I tahun 2020. Dinamika ini berupa bagaimana penyaluran bansos serta bagaimana perkembangan hal-hal yang akan besar pengaruhnya terhadap keputusan kebijakan subsidi pemerintah.
Jika dilihat secara umum, kenaikan anggaran BPNT menjadi Rp 150.000 ini dirasa merupakan langkah yang cukup tepat, apabila tujuannya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
"Selama ini BPNT bersama Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu faktor turunnya jumlah penduduk miskin," ungkap Yusuf.
Baca Juga: Berbagai tarif naik tahun ini, Kemenkeu siapkan segambreng instrumen fiskal
Namun, menurut Yusuf ada hal lain yang tidak boleh dilupakan dari penyaluran BPNT ini. Diantaranya adalah perlu dilakukan pembaruan basis data penerima bantuan secara terus menerus, sehingga penyalurannya tepat sasaran.
Selanjutnya, Yusuf juga mengimbau agar jumlah penerima KPM perlu ditambah lagi. Namun, sebelumnya memang perlu dievaluasi terlebih dahulu terkait efektivitasnya.
Terutama indikatornya yang bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi indikator lain seperti seberapa banyak KPM dapat memanfaatkan akses kesehatan dan pemberian nutrisi.
Baca Juga: Bulog berada diambang kebangkrutan bila penyaluran berasnya macet
"Ini sebenarnya tujuan utama dari conditional cash transfer, di mana BPNT termasuk di dalamnya," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
