Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra) mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran produk impor ilegal melalui pembentukan panitia kerja (panja). Persoalan impor ilegal ini dinilai sangat merugikan industri dalam negeri dan pendapatan negara.
"Kami mendukung penuh adanya panja impor ilegal yang harus bekerja sama dengan satgas impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan," kata Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra) Roy N Mandey kepada KONTAN, Senin (25/11/2024).
Yang terang keberadaan panja ini bisa memberikan tekanan secara politis kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi masalah yang hingga kini tak kunjung tuntas. Yang harus ditangkap atau ditindak tegas ini adalah para cukong atau pemilik modal yang mendatangkan barang ilegal dari China, bukan trader atau pengepulnya di lapangan.
"Cokong atau pemodal ini yang punya akses untuk mendatangkan barang ilegal dari luar masuk wilayah Indonesia lewat pelabuhan tikus," tandas Penasehat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ini.
Baca Juga: Pemberantasan Impor Ilegal Percuma Tanpa Supremasi Hukum
Hanya saja, cukong ini sangat sulit tersentuh aparat lantaran diduga kuat mendapat backing dari oknum. Makanya, dengan hadirnya panja diharapkan aktor utama dari impor ilegal selama ini bisa ditindak tegas.
Menurut Roy, produk ilegal masuk di 1.000-an titik pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antaranya, terdapat 147 pelabuhan tikus yang sudah umum memasukan barang haram ini dan 97 titik berada di Batam.
"Di pelabuhan tikus ini kapal bisa masuk dan bebas bongkar muatan, kemudian diangkut pakai truk," ungkapnya.
Pihak aparat dan polisi, termasuk petugas bea cukai tidak mungkin bisa mengawasi pelabuhan tikus atas masuknya barang selundupan tersebut. Sebab itu, perlu pelibatan masyarakat dalam melaporkan kedatangan barang ilegal di pelabuhan tikus.
"Bagi masyarakat yang melaporkan ada barang ilegal masuk dapat reward atau hadiah," saran Roy.
Terkait personel satgas maupun panja impor ilegal, Agra meminta agar seleksinya secara terbuka untuk publik bukan atas penunjukan. Hal ini dimaksudkan agar publik juga mengetahui sosok dan integritasnya. Pasalnya, melawan cukong impor ilegal ini memang tidak mudah.
Pada akhirnya, Roy menambahkan, komitmen pemerintah, legislator juga penegak hukum sangat dinantikan untuk memberastas cukong impor ilegal. Pasalnya, keberadaan produk impor ilegal sangat merugikan pelaku usaha ritel juga negara.
"Produk Impor ilegal ini beredar di pasaran 35%-40% dengan proyeksi kerugian triliunan.
Baca Juga: Beragam Kebijakan Pajak Pemerintah Beri Dampak Buruk untuk Perekonomian
Data Kementerian Koperasi dan UKM memperkirakan impor tekstil ilegal saja mengakibatkan negara kehilangan pendapatan hingga Rp 6,2 triliun setiap tahunnya. Perinciannya, negara kehilangan pendapatan dari pajak sebesar Rp1,4 triliun per tahun. Sementara itu, kerugian dari sisi bea cukai mencapai Rp4,8 triliun per tahun.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR, RM Nasir Djamil, mengusulkan pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal untuk menangani masalah maraknya impor ilegal yang kian meresahkan.
“Jika ini (pembentukan panja) berhasil, kita tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik pada hukum,” ujar Nasir dalam pernyataannya dikutip KONTAN.
Nasir berujar, usulan ini sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang meminta jajarannya menindak tegas pelaku impor ilegal. Menurut Nasir, jika persoalan ini dibiarkan tanpa solusi, negara akan menghadapi kerugian ekonomi yang bisa mencapai ribuan triliun rupiah.
Ia juga menekankan bahwa impor ilegal menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. Oleh sebab itu, Nasir dengan tegas mengusulkan agar Komisi III DPR RI segera membentuk Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal.
“Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? Ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Ini harus dihentikan,” jelasnya.
Selanjutnya: Gubernur Bengkulu Tersandung Korupsi, Kemendagri Tunjuk Wagub Jadi Plt Gubernur
Menarik Dibaca: 4 Rekomendasi Acne Spot Treatment Terbaik yang Ampuh Usir Jerawat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
