DPR–Pemerintah Bahas Desa Tertinggal dalam Rapat Perdana Pansus Konflik Agraria

Rabu, 21 Januari 2026 / 13:42 WIB

ILUSTRASI. Anggaran Perbaikan Gedung Kura-kura DPR RI (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Reporter: kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria bersama pemerintah, Rabu (21/1/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal DPR untuk mencari solusi atas masih banyaknya desa tertinggal yang terhambat persoalan status lahan, khususnya desa yang berada di dalam kawasan hutan.

Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta perwakilan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Transmigrasi, Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan, rapat perdana ini secara khusus difokuskan pada kondisi ribuan desa yang masih berstatus tertinggal, bahkan terbelakang.

Menurut DPR, salah satu akar masalahnya adalah status wilayah desa yang masuk kawasan hutan, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan pembangunan.

“Masih ada ribuan desa yang tertinggal, bahkan terbelakang,” tegas Saan.

Ia menuturkan, status kawasan hutan membuat berbagai upaya pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar, tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dampaknya dirasakan langsung oleh jutaan warga desa yang kesulitan memperoleh akses jalan, fasilitas publik, hingga layanan pemerintahan.

DPR, lanjut Saan, ingin memperoleh penjelasan menyeluruh dari pemerintah, termasuk data akurat terkait jumlah desa terdampak, luas kawasan hutan yang ditempati, serta opsi penyelesaian yang sedang dan akan ditempuh.

DPR menilai, tanpa solusi yang jelas, masyarakat desa berpotensi terus terjebak dalam kondisi ketertinggalan.

“Kalau ini dibiarkan, masyarakatnya akan terus kehilangan akses,” ujarnya singkat.

Dalam rapat tersebut, DPR juga menetapkan Titiek Soeharto sebagai ketua harian Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus ini sebelumnya telah resmi dibentuk dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2025–2026, Kamis (2/10/2025).

Pengesahan susunan anggota Pansus dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan disetujui seluruh anggota DPR yang hadir.

Pansus ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih adil dan berdampak langsung bagi masyarakat desa.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/01/21/13255801/dpr-gelar-rapat-pansus-konflik-agraria-soroti-ribuan-desa-di-dalam-hutan.