Reporter: Kendra Bagaskara | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi momentum penting bagi gerakan tani Indonesia.
Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menyerukan pelaksanaan reforma agraria sejati demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Buka Peluang Organisasi Kampus Kelola Tanah Telantar
Dalam siaran pers resmi yang diterima Selasa (24/9/2025), SPI mengajukan enam tuntutan utama, yaitu:
- Penyelesaian menyeluruh konflik agraria serta penghentian kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani.
- Pengalokasian tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
- Revisi Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Reforma Agraria agar selaras dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan desa.
- Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta dorongan pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Pencabutan UU Cipta Kerja yang dinilai memperlebar ketimpangan agraria dan melemahkan sektor pangan, pekerjaan, pendidikan, serta kesehatan.
- Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan implementasi kebijakan.
Baca Juga: 25 Ucapan Hari Tani Nasional 2025 Untuk Apresiasi Petani Indonesia
Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan, reforma agraria sejati merupakan agenda prioritas dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Namun, hingga kini belum ada kebijakan konkret yang berjalan.
“Inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya,” ujar Henry.
SPI menyoroti data Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan rasio gini penguasaan tanah mencapai 0,58.
Saat ini, anggota SPI menghadapi konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan total lahan 537.062 hektare, berhadapan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, hingga institusi negara.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Ambil Alih Lahan Bersertifikat yang Terlantar Selama Dua Tahun
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, reforma agraria sejati bukan hanya agenda keadilan sosial, tetapi juga strategi ekonomi makro.
“Distribusi tanah yang adil dan produktif akan memperkuat basis produksi pangan nasional, menekan impor, menjaga devisa, dan menstabilkan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menunjukkan keberanian politik.
“Tanah untuk petani adalah syarat mutlak bagi kedaulatan pangan dan keadilan sosial,” ujarnya.
SPI dan Partai Buruh menutup peringatan HTN ke-65 dengan menyerukan agar pemerintah berpihak pada rakyat, bukan oligarki tanah.
“Reforma agraria sejati adalah jalan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan Indonesia yang berdaulat,” tegas keduanya.
Selanjutnya: Kenaikan Tarif Visa H-1B Era Trump Picu Kekhawatiran Kekurangan Dokter di AS
Menarik Dibaca: Apa itu Quiet Covering dalam Dunia Kerja? Sering Dilakukan Gen Z
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
