Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
"Persoalannya adalah siapa yang bertanggung jawab mengawasi hal ini? Siapa yang bisa menjamin bahwa soal-soal yang dimunculkan itu tidak akan sama siapa?," lanjut Agung.
Menurut Agung, hal ini harus disikapi agar nantinya tidak ada kecurangan atau bahkan 'joki' model baru di dalam proses seleksi CPNS yang berlindung di balik teknologi, serta kebijakan dalam tes kemampuan dasar.
Baca Juga: Bagaimana cara mengetahui lolos tidaknya SKD CPNS dan berhak ikut SKB?
Agung kemudian meminta agar hal ini juga dapat menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, ia mengaku bahwa hal ini tidak dapat diatasi oleh anggota DPR sendirian.
"Ini juga harus menjadi perhatian masyarakat selaku pemantau kebijakan, pengamat publik, coba itu tanyakan kepada pemangku kebijakan apa benar seseorang boleh ikut lebih dari satu kali? Bagaimana dengan pola soalnya? Apakah sama atau tidak? Kalau beda, siapa yang mengawasi itu?," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
