Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui defisit anggaran mencapai Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020.
Angka tersebut lebih rendah dari outlook tahun 2019 dengan defisit 1,93% terhadap PDB atau sebesar Rp 310,8 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan terus menggelontorkan kebijakan fiskal yang ekspansif.
“Caranya dengan defisit yang terkendali dan keseimbangan primer yang diarahkan terus turun,” kata Suahasil dalam Banggar DPR RI, Rabu (4/9).
Di sisi lain, DPR juga menyetujui besaran pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2020. Suahasil menjelaskan total pembiayaan pada tahun depan senilai Rp 307,2 triliun atau turun 1,2% dari outlook tahun ini Rp310,8 triliun.
Baca Juga: Target setoran dividen BUMN naik menjadi Rp 49 triliun di 2020, begini kata ekonom
Adapun, jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp 351,8 triliun atau turun 5,9% dari outlook tahun ini yang senilai Rp 373, 9 triliun.
Selanjutnya, pembiayaan non-utang pada tahun depan menjadi Rp 44,6 triliun. Angka pembiayaan non-utang tersebut tercatat turun dari outlook tahun ini senilai Rp 63,1 triliun.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengkritisi masalah utang yang masih 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dia mencatat utang yang diambil pemerintah harus betul-betul bisa memberikan pertumbuhan ekonomi.
Anggota Banggar dari fraksi partai Golkar Hamka B Kady menyebutkan, pembiayaan utang jangan mengganggu infrastruktur. Terlebih proyek-proyek nasional seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) harus tetap berjalan.
“Pembiayaan utang gali lubang tutup lubang. Mengapa utang ke bank yang memberikan lebih banyak bunganya. Bunga utang China Asia Development Bank mencapai 4,5%, harusnya mencari yang lebih rendah,” kata Hamka.
Baca Juga: Dividen BUMN pada tahun 2020 ditargetkan menembus Rp 49 triliun
Sementara itu, pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun fiskal 2020 ditetapkan senilai Rp 389,3 triliun. Target SBN ini lebih tinggi dari outlook 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 381,8 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Afirman mengatakan, pemerintah akan melanjutkan upaya inovasi untuk mengembangkan potensi investor ritel di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
