Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
Jakarta. Rencana mogok kerja buruh dalam waktu dekat ini mendapat perhatian dari anggota legislatif di Senayan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik sikap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang dinilai tidak serius dalam menyikapi tuntutan buruh.
Arief Winardi, anggota Komisi IX DPR mengatakan, ancaman buruh tidak pernah main-main. Ambil contoh saat May Day lalu, mereka mengancam akan mengerahkan massa buruh sebanyak 100.000 orang dan itu terjadi. "Jadi diharapkan pemerintah tak anggap sepele ancaman buruh ini," katanya, Selasa (18/9).
Arief juga menyorot polemik outsourcing yang menjadi isu utama tuntutan buruh agar diperhatikan pemerintah. Sistem kerja alih daya ini mewabah lantaran perizinan yang mudah. "Tapi di lapangan banyak menyimpang," ungkapnya.
Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR lainnya menimpali, perlu ada pelurusan definisi mengenai istilah outsourcing. Itu sebabnya, Rieke menyarankan pemerintah dan DPR menyamakan persepsi tentang outsourcing, sehingga bisa dicarikan solusinya.
Menanggapi kritikan DPR, Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja, cuma bisa berjanji menyelesaikan masalah itu. "Penyelesaian buruh jadi salah satu prioritas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Perpres Jaminan terbit November
Pemerintah tak jamin tuntutan buruh
