Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum siap beroperasi tahun 2014. Pasalnya, kondisi infrastruktur kesehatan maupun anggaran pemerintah belum menunjang pemberlakuan BPJS.
Dalam diskusi publik "RS Ramai-ramai Mundur Dari KJS, Bagaimana Nasib BPJS?" yang berlangsung di Gedung DPR, Kamis, (23/5), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfidz menjelaskan, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 1300. Sedangkan realisasi jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit mencapai 113.390. Ini masih dibawah kebutuhan ideal nasional sebesar 237.000.
Jumlah dokter juga masih jauh dari kebutuhan. Saat ini jumlah dokter baru 100.365 orang. Apalagi sebagian besar dokter hanya mau ditempatkan di kota. Sangat jarang dokter mau ditempatkan di daerah terpencil di pedalaman Indonesia. Akibatnya pelayanan kesehatan di banyak desa sangat memprihatinkan. Karena tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun bidan masih sangat kurang.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat begitu BPJS diberlakukan per 1 Januari 2014, masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumah sakit di seluruh Indonesia. Sementara banyak sekali rumah sakit di Indonesia belum memiliki kesiapan. "Padahal nanti ada 250 juta rakyat Indonesia yang mesti ditangani,"kata Irgan.
Kondisi ini diperparah belum terlihatnya alokasi anggaran yang menunjang kesiapan pemberlakuan BPJS dalam APBN-P 2013. Irgan menyebut hingga kini DPR belum mendapat gambaran bagaimana skema pembiayaan, siapa penerima bantuan iuran serta berapa besar iuran yang harus dibayar oleh para pekerja. "Masih banyak yang harus disiapkan pemerintah sementara waktunya tinggal beberapa bulan lagi,"kata Irgan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
