/2014/08/21/1444857186.jpg "DPR minta penegakan hukum penggunaan rupiah")
Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia melakukan upaya memperkuat rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Salah satu caranya, melalui penegakan hukum terkait penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bahwa NKRI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia,” ujarnya di Gedung Parlemen, Kamis (11/06).
Penggunaan rupiah, menurutnya, sudah diatur dalam UU No 7/2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 21 Ayat (1) disebutkan, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.
Karena itulah, Misbakhun menghimbau masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dan menghindari penggunaan mata uang asing dalam transaksi di wilayah NKRI. “Masyarakat sudah seharusnya menggunakan mata uang rupiah dan bangga dengan mata uang rupiah,” ujarnya.
Menurutnya, upaya penegakan hukum untuk menggugah masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah, sudah diatur dalam UU 7/2011, Pasal 33 ayat (1), bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
“Saya berharap, BI beserta instansi terkait bekerjasama untuk menyadarkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional,” tukas politisi Golkar ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
