Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 45,6 triliun, naik Rp 5,1 triliun dibanding dalam APBN-P 2017.
Namun, Komisi XI meminta Kemenkeu lebih efisien menggunakan anggaran, khususnya anggaran untuk pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting tahun 2018.
"Komisi XI meminta Menteri Keuangan untuk lebih efisien dalam penggunaan APBN Kemenkeu sebagai mana poin satu terutama terkait anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018," kata Wakil Ketua Komisi XI M Prakosa, Rabu (4/10).
Adapun anggaran Rp 45,6 triliun itu terdiri dari anggaran Sekretariat Jenderal Rp 19,8 triliun. Di pos anggaran Setjen ini, terdapat anggaran Kemenkeu untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank sebesar Rp 672 miliar dari total Rp 810 miliar. Sementara Rp 137 triliun sisanya merupakan anggaran Bank Indonesia (BI).
Kemudian, anggaran Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp 118,3 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Ro 154,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,4 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,3 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 144,02 miliar, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 119,5 miliar.
Kemudian anggaran Ditjen Perbendaharaan Negara Rp 12,5 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 872,9 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp 731,7 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal Rp 157,4 miliar.
Sebelum palu diketuk, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra Khairul Saleh sempat mempertanyakan skema pembiayaan lain untuk perhelatan itu. Pihaknya tidak ingin pemerintah menghabiskan anggaran ratusan miliar untuk hal tersebut.
"Apa iya tidak ada jalan lain untuk pembiayaan kegiatan ini? Apakah iya skema pembiayaannya melalui APBN dan BI?," kata dia.
Sebab kata Khairul, pelaksanaan pertemuan tersebut oleh Singapura melibatkan 44 perusahaan besar. Khairul juga mengatakan, pemerintah daerah yang ingin mengadakan suatu kegiatan saja mengajak para stakeholder untuk meringankan beban anggaran daerahnya.
"Ini yang kami maksudkan. Yang kami kejar supaya ini meringankan beban APBN. Saya kecewa terhadap teman-teman yang hanya ngomong doang," kata dia.
Anggota Komisi XI Fraksi PDP-P Eva Sundari dan Anggota Komisi XI Fraksi PPP Eviana juga meminta pemerintah untuk melakukan pre-audit anggaran tersebut terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
