DPR minta BUMN berikan skema penyelesaian utang

Reporter: | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI DPR RI minta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang besar memberikan skema penyelesaian.

"Komisi VI DPR meminta menyampaikan data tambahan penyelesaian utangnya," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (3/12).

Permintaan tersebut ditujukan bagi BUMN yang memiliki utang besar. Terdapat 6 BUMN non perbankan yang memiliki utang besar

BUMN tersebut antara lain adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero), PT Pertamina (Persero), PT Taspen (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Nantinya akan dilakukan rapat lanjutan terkait penyelesaian utang berdasarkan sektor BUMN. Meski utang besar, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro bilang perusahaan pelat merah tersebut masih memiliki kemampuan membayar.

Oleh karena itu Aloy memastikan tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait utang BUMN. "Debt to equity ratio terhadap modal itu relatif aman, itu yang maksud kenapa tidak harus dikhawatirkan," terang Aloy.

Ia menjelaskan untuk melihat kemampuan membayar utang yang perlu dilihat adalah Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) bukan laba. Bila debt to ebitda rasio 3 sampai 4 artinya kemampuan membayar utang masih cukup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Kementerian BUMN: Restrukturisasi TPPI ada di Kemkeu

Keuangan

Tahun depan, BNI Syariah proyeksi DPK tumbuh 15%-16%

Nasional

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu dorongan Integrasi dari pemerintah

Nasional

Hutang perusahaan BUMN diklaim masih aman

Industri

Badan Litbang Perhubungan Kemhub harap ada integrasi pembayaran transportasi

Industri

HK dan Waskita siap memfasilitasi Pertamina bangun SPBU di rest area