kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu dorongan Integrasi dari pemerintah


Senin, 03 Desember 2018 / 18:18 WIB
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) perlu dorongan Integrasi dari pemerintah
ILUSTRASI. Mesin ATM perbankan


Reporter: Erviana Bastian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sedang menerapkan transaksi pengguna jasa transportasi dengan mudah dan efektif. Namun nyatanya kondisi tersebut memiliki satu tantangan untuk mewujudkan integerasi pembayarannya. Seperti perbedaan kepemilikan modal transportasi, antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

GPN memiliki beberapa strategi intergerasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk 2 entitas berbeda yaitu Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk jenis transportasi yang dikelola oleh BUMN. 

Kedua, konsursium yang berada di bawah pemrov DKI dan berbentuk BUMND untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMND. Kedua entitas tersebut haru bersinergi dengan menyediakan infrastruktu pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan dapat beroperasi.

Agar mendorong pelaksanaan integrasi dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan BPTJ dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan pemprov DKI jakarta dengan seluruh pihak operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek yaitu Perum Damri, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Transportasi Jakarta, dan lain-lainnya

Namun, GPN dinilai masih belum efektif untuk saat ini. Karena mengingat masyarakat Indonesia lebih tertarik menggunakan kartu debit yang berlogo Internasional dalam setiap melakukan transaksi luar ataupun dalam negeri. Sehingga kebiasaan bertransaksi secara tunai juga merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan.

Sugihardjo, Kepala Badan Litbang Perhubungan menjelaskan ada 85% transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai, padahal ada sekitar 36% masyarakat Indonesia sudah memiliki account number di bank, namun transksi non tunai hanya mencapai 10%.

"Delapan puluh lima persen transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai, padahal 36% masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai hanya 10%," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (3/12)

Akan tetapi GPN diharapkan dapat menjadi solusi sistem pembayaran elektronik yang terintergasi dengan berbagai mode transportasi. Karena jika melihat beberapa negara maju seperti China, Singapura, dan Belanda penggunaan GPN ini telah diimplementasikan dalam berlomba melakukan inovasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×