Reporter: Gloria Natalia | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Komisi VI dan Komisi XI DPR akhirnya berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas privatisasi BUMN. Putusan ini memang belum final, menurut Anggota Komisi VI Nyoman Dhamantra, pembentukan pansus ini masih dibahas dengan Pimpinan DPR. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini pansus bertujuan menelurkan putusan politik soal privatisasi BUMN yang diteruskan ke pemerintah untuk dijadikan Keputusan Presiden.
Pertimbangan DPR untuk segera melakukan privatisasi BUMN terutama Bank Mandiri dan BNI bukan lain karena penyelamatan aset negara. Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supraktikno khawatir, bila saham Bank Mandiri dan BNI jatuh ke tangan pihak asing."Kalau sampai dikuasai asing berbahaya sekali. Kebijakan negara dalam moneter bisa mandul," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Hendrawan, penguasaan pihak asing terhadap industri perbankan di Indonesia telah capai 55%. Jumlah itu terlalu besar apalagi mengingat perbankan nasional merupakan salah satu bentuk pilar ekonomi nasional. "Di beberapa negara maju mereka menerapkan liberalisasi terbatas karena perbankan dianggap krusial untuk jalankan strategi politik nasional," paparnya.
Repotnya selama ini Indonesia belum memiliki undang-undang atau landasan yuridis apa pun soal privatisasi BUMN. “Maka kita bentuk pansus agar mekanisme privatisasi lebih baku dan jelas," kata Nyoman kepada KONTAN.
Nyoman juga menjelaskan pansus ini sengaja dibentuk agar tidak perlu lagi membahas privatisasi BUMN satu per satu. Seperti saat ini Komisi VI tengah sibuk membahas privatisasi Krakatau Steel dan BNI 46. "Sedangkan, privatisasi Bank Mandiri belum dibahas karena tidak tahun ini. Tetapi, sudah masuk dalam perencanaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
