DPR menolak pemotongan gaji meski produktivitas legislasinya rendah

Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produktivitas DPR yang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatakan malah kemunduran menimbulkan sejumlah kritik dan saran terhadap kinerja dewan. Salah satunya adalah usulan untuk pemotongan gaji DPR yang produktivitas legislasinya rendah.

"Usulan terobosan untuk memberikan sanksi berupa pemotongan gaji jika kinerja rendah," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius saat dihubungi kontan.co.id, Senin (7/1).

Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak DPR. Lucius menilai DPR tidak sepakat terhadap usulan tersebut. Padahal persetujuan dari DPR diperlukan untuk efektifnya terobosan tersebut. Pasalnya agar aturan itu efektif perlu ada kebijakan resmi yang dibuat.

Meski begitu, terobosan tersebut perlu untuk terus didorong. "Mereka tak bisa menggunakan uang negara tanpa hasil yang jelas," terang Lucius.

Bekerja dengan penuh tanggung jawab menjadi keharusan bagi anggota DPR. Oleh karena itu Lucius bilang DPR tidak dipilih untuk menghamburkan uang negara. Anggaran itu untuk menghasilkan regulasi dan kebijakan yang penting bagi rakyat. Oleh karena itu fungsi legislasi DPR menjadi penting untuk dijalankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News