Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek infrastruktur dan perlindungan sosial (perlinsos) menjadi andalan penggerak ekonomi di 2023. Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk kedua pos tersebut.
Tahun depan, pemerintah menganggarkan pagu indikatif proyek infrastruktur hingga Rp 420 triliun. Nilai tersebut naik 9,89% dari alokasi dana infrastruktur tahun ini yang sebesar Rp 365,8 triliun.
Sementara itu, pagu indikatif untuk perlinsos akan dianggarkan sekitar Rp 332 triliun hingga Rp 349 triliun. Angka tersebut naik dari pagu perlinsos sebelum era pandemi Covid-19, namun turun dibanding tahun 2021 dan 2022.
Baca Juga: Belanja Infrastruktur Naik, Bansos Digunting
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, belanja perlinsos dan infrastruktur yang besar adalah pilihan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai strategi. Keduanya termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Kenapa prioritas? Perlinsos sebagai program telah terbukti efektif sebagai social stabilizer terhadap keluarga miskin. Tujuannya untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin agar kehidupan ekonominya tidak semakin sulit,” tutur Said kepada Kontan.co.id, Minggu (17/4).
Menurutnya, selama pandemi Covid-19, program perlinsos dapat menekan angka kemiskinan. Tercatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2021 mencapai 10,14%. Akan tetapi, karena dilakukan intervensi oleh pemerintah tingkat kemiskinan Indonesia per September 2021 mencapai 9,71%.
Adapun, kenaikan alokasi dana proyek infrastruktur ini bisa berdampak positif bagi perekonomian. Meski begitu, alokasi yang besar pada kedua pos anggaran ini juga bisa berisiko untuk membiayai proyek-proyek tahun jamak alias multiyears.
Maklum, pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024, sehingga proyek multiyear ini berisiko macet jika pemerintahan berikutnya mengesampingkan proyek pemerintahan terdahulunya.
Said menilai, untuk mencegah adanya bancakan politik, disiasati dengan adanya ada program mitigasi.
Menurutnya pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lama telah melaksanakan program pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, program perlinsos sangat penting untuk menjaga daya beli masrakyat. Sebab sebanyak 54% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang dari konsumsi rumah tangga.
“Selain itu sebanyak 9,7% masyarakat miskin kita bila tidak ada perlinsos saya pastikan daya belinya akan menurun, dan jumlah keluarga miskin akan semakin besar,” jelasnya.
Sedangkan untuk program infrastruktur, alokasinya sangat besar karena pembiayaannya dinilai sangat mahal. Sebab, infrastruktur yang dipilih oleh pemerintah adalah jenis infrastruktur yang memudahkan pergerakan orang, barang dan jasa.
Selain itu, pemerintah juga telah menempuh berbagai pembangunan infrastuktur yang tidak mampu dipenuhi swasta, misalnya palapa ring.
“Ini perannya membantu akses internet untuk rakyat kita di daerah terpencil dan kepulauan. Pemerintah membangun bendungan, tujuannya untuk menjamin ketersediaan air irigasi pertanian dan pengendalian banjir, agar produksi pangan kita meningkat dan mengurangi ketergantungan impor pangan,” kata Said.
Baca Juga: Proyek Infrastruktur Kembali Jadi Panglima Ekonomi
Lebih lanjut, Said mangajak semua masyarakat dan insan pers untuk turut mengontrol termasuk agar alokasi anggaran tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik, serta memenuhi good governance.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran yang besarannya selalu meningkat semenjak covid pertama kali masuk ke Indonesia.
“Dengan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. tentunya juga dalam setiap penggunaan anggaran kita perkuat system dengan pengawasan yang ketat dan transparan,” katanya.
Terpenting, menurutnya pemerintah perlu memperhatikan dan memprioritaskan kesulitan kebutuhan pokok masyarakat saat ini, terutama soal kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng dalam menghadapi lebaran, serta menahan laju inflasi agar tidak melewati batas normal, dan tetap menjaga protocol kesehatan meskipun Covid-19 melandai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
