kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

DPR: Dana Jumbo Proyek Infrastruktur dan Perlindungan Sosial Kurangi Tekanan Ekonomi


Senin, 18 April 2022 / 09:02 WIB
DPR: Dana Jumbo Proyek Infrastruktur dan Perlindungan Sosial Kurangi Tekanan Ekonomi
ILUSTRASI. Pekerja membongkar rumah yang akan digunakan untuk Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di kawasan Jamblangan, Margomulyo, Seyegan,


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

Menurutnya, program perlinsos sangat penting untuk menjaga daya beli masrakyat. Sebab sebanyak 54% dari Produk Domestik Bruto (PDB)  ditopang dari konsumsi rumah tangga.

“Selain itu sebanyak 9,7% masyarakat miskin kita bila tidak ada perlinsos saya pastikan daya belinya akan menurun, dan jumlah keluarga miskin akan semakin besar,” jelasnya.

Sedangkan untuk program infrastruktur, alokasinya sangat besar karena pembiayaannya dinilai sangat mahal. Sebab, infrastruktur yang dipilih oleh pemerintah adalah jenis infrastruktur yang memudahkan pergerakan orang, barang dan jasa.

Selain itu, pemerintah juga telah menempuh berbagai pembangunan infrastuktur yang tidak mampu dipenuhi swasta, misalnya palapa ring.

“Ini perannya membantu akses internet untuk rakyat kita di daerah terpencil dan kepulauan. Pemerintah membangun bendungan, tujuannya untuk menjamin ketersediaan air irigasi pertanian dan pengendalian banjir, agar produksi pangan kita meningkat dan mengurangi ketergantungan impor pangan,” kata Said.

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Kembali Jadi Panglima Ekonomi

Lebih lanjut, Said mangajak semua masyarakat dan insan pers untuk turut mengontrol termasuk agar  alokasi anggaran tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik, serta memenuhi good governance.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran yang besarannya selalu meningkat semenjak covid pertama kali masuk ke Indonesia.

“Dengan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. tentunya juga dalam setiap penggunaan anggaran kita perkuat system dengan pengawasan yang ketat dan transparan,” katanya.

Terpenting, menurutnya pemerintah perlu memperhatikan dan memprioritaskan kesulitan kebutuhan pokok masyarakat saat ini, terutama soal kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng dalam menghadapi lebaran, serta menahan laju inflasi agar tidak melewati batas normal, dan tetap menjaga protocol kesehatan meskipun Covid-19 melandai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×