/2026/08/14/1931025762.jpg "DPD Dorong Penguatan Green Economy, Fokus pada Pengelolaan Sampah & Energi Terbarukan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengaku bahwa DPD RI mendorong penguatan ekonomi hijau atau green economy melalui pengelolaan sampah dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Menurut Sultan, pengembangan green economy perlu menjadi bagian dari arah pembangunan Indonesia dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"DPD RI juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sampah serta Energi Baru dan Terbarukan menuju Green Economy," ujar Sultan dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Selain pengelolaan sampah dan pengembangan EBT, Sultan mengatakan DPD RI juga memberi perhatian terhadap penataan ruang serta perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan.
Baca Juga: Prabowo Puji Kinerja BPK: Rp 112 Triliuan Keuangan Negara Terselamatkan
Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga dinilai perlu diperkuat dalam pembangunan nasional dan daerah. Menurut Sultan, langkah tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Sultan sebelumnya menyampaikan gagasan Green Democracy sebagai paradigma yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Gagasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kemajuan ekonomi saat ini tidak menjadi beban ekologis bagi generasi mendatang.
Dalam konteks tersebut, pengembangan green economy menjadi salah satu bagian penting untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Sultan menambahkan, transformasi digital juga perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, peningkatan literasi digital, penerapan smart government, artificial intelligence, serta penguatan perlindungan data.
Baca Juga: Prabowo: Indonesia Akan Swasembada Daging dalam 5-6 Tahun Mendatang
"Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
