Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Adinda Ade Mustami
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah memasuki kuartal II-2020, masih rendah. Padahal belanja pemerintah menjadi tumpuan untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Jika kuartal I-2020 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97%, atau di bawah perkiraan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan ekonom, saat itu belanja pemerintah, hanya naik 3,74%. Porsinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,5%.
Baca Juga: Harga BBM dan tarif listrik segera turun
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per akhir April 2020 mencapai Rp 623,98 triliun atau sekitar 23,87% dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Angka ini tercatat turun 1,36% year on year (yoy).
Masih rendahnya realisasi belanja negara hingga akhir bulan lalu, disebabkan oleh penurunan beberapa pos belanja. Utamanya, belanja barang, subsidi secara keseluruhan, hingga dana transfer ke daerah.
Secara terperinci, realisasi belanja barang turun 18,8% yoy menjadi Rp 52,92 triliun. Penurunan ini karena beberapa program di kementerian dan lembaga (K/L) tidak bisa dilaksanakan saat pandemi. Terutama belanja perjalanan dinas, belanja operasional lainnya, honor kegiatan, dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
Baca Juga: Catat ya bagi warga yang terlanjur mudik, masuk Jakarta wajib rapid test dan tes PCR
"Semua perjalanan-perjalanan dinas di masa pandemi Covid-19 berhenti. Karena itu, praktisnya perjalanan dinas sangat sedikit, sehingga secara persentasenya turun 47% dibandingkan tahun lalu," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, belum lama ini.
Sementara realisasi subsidi secara total Rp 32,83 triliun, turun 13,47% yoy dan realisasi dana transfer ke daerah Rp 220,34 triliun, turun 11,34% yoy.
Adapun pos anggaran belanja yang mencatatkan pertumbuhan, salah satunya belanja pegawai naik tipis sebesar 3,21% yoy menjadi Rp 68,21 triliun. Selain itu, anggaran bantuan sosial juga naik 13,7% yoy menjadi Rp 61,41 triliun.
Pertumbuhan belanja bantuan sosial, dipengaruhi oleh pencairan anggaran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada di bawah Kementerian Kesehatan, serta didorong juga oleh bantuan pangan.
