Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja daerah. Percepatan realisasi belanja daerah diyakin dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemerintah daerah mempercepat belanja agar dapat memberikan trickle-down effect bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.
Trickle down effect adalah efek menetas ke bawah yang menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemilik modal, lalu dengan sendirinya menetes ke bawah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Baca Juga: Belanja Pemerintah Belum Optimal, Ekonom: Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi Indonesia
Selain mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah daerah, program pemerintah melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga diharapkan dapat menjadi sokongan bagi pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk meningkatkan usaha dan terus memberdayakan masyarakat lokal, yang pada akhirnya pendapatannya bisa meningkat.
"Peran belanja pemerintah juga menjadi penting baik di pusat maupun daerah," ujar Susiwijono kepada Kontan.co.id, Selasa (27/9).
Secara khusus untuk pelaksanaan bantalan berupa bantuan sosial (bansos), Susi mengatakan, pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu akan terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaram sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Ditambah lagi dengan sinergitas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, implementasi pemberian bantuan dapat semakin tepat sasaran.
Baca Juga: Banyak Kegiatan Pemerintah Pusat yang Belum Dibayar, Bikin Belanja Negara Seret
Selain itu, tambahan program pemberdayaan untuk menciptakan ekosistem berusaha bagi masyarakat miskin dan rentan, akan memberikan bantalan tambahan mengingat dinamisnya kondisi masyarakat miskin di Indonesia.
"Dengan kuatnya pertumbuhan dari sisi demand maupun supply, maka memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan tetap terjaga menjadi sangat penting. Sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP-TPID, memastikan rantai pasok terus terjaga sehingga diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan dari sisi supply," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
