Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk berbasis riset dan inovasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan melengkapi regulasi yang kondusif beserta insentifnya untuk mendukung hal tersebut.
“Inovasi merupakan kesatuan yang dapat melepaskan Indonesia dari middle income trap. Mari kita jaga komitmen untuk meningkatkan riset dan inovasi nasional demi menghela pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Riset dan Inovasi 2021 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, produk inovasi akan mampu mendorong pergerakan perekonomian melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
“Untuk itu sejumlah strategi perlu terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan sistem inovasi nasional," tambah Airlangga.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Target tersebut dinilai cukup realistis untuk dicapai. Tingginya target pertumbuhan ekonomi tersebut juga diharapkan dapat memicu keyakinan pelaku usaha dan investor dalam berinvestasi.
Baca Juga: Direktur ekonomi IHS Markit: Perbaikan manufaktur didorong pertumbuhan pesanan baru
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah harus fokus pada beberapa aspek utama.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mendorong beberapa aspek: konsumsi, investasi, ekspor, pengeluaran pemerintah,” kata Ester dalam keterangannya.
Aspek-aspek pendorong ekonomi itu perlu menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar memiliki efek lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja aspek investasi.
Iklim investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika ada perbaikan dari sisi birokrasi pemerintah, penurunan korupsi, kondisi infrastruktur yang layak, akses ke pembiayaan lebih besar, dan lainnya.
“Jika ingin meningkatkan investasi di Indonesia, semua masalah tersebut harus diatasi sehingga peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat,” katanya.
Ester mengakui bahwa peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sudah mengalami perbaikan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data World Bank, kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 114, lalu di tahun 2019 naik ke peringkat 73. Dan di tahun 2020 peringkat Indonesia stagnan di peringkat 73.
Baca Juga: Harga emas fisik terkoreksi menjelang Imlek, pandemi Covid-19 jadi pemicunya
Peringkat kemudahan berbisnis ini perlu terus ditingkatkan karena investor masih melihat untuk memulai bisnis di Indonesia membutuhkan lama, baik untuk perizinan, maupun birokrasi yang berbelit dan banyak. “Seperti dari sisi enforcing contracts, how to start a business, dealing with construction permits, dan lainnya,” ujar Ester.
Padahal di lain sisi, keinginan investor untuk berinvestasi di Indonesia cukup besar. Itu bisa dilihat dari komitmen investasi yang sudah diajukan investor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun masih banyak dari komitmen investasi tersebut belum direalisasikan lantaran masih ada kendala.
Oleh karenanya, di masa pandemi Covid-19 ini BKPM bersama dengan berbagai kementerian terkait seyogyanya dapat menindaklanjuti rencana investasi di berbagai bidang.
Terutama bidang atau produk ramah lingkungan yang memiliki eksternalitas negatif lebih rendah. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan pada Rabu (27/1) bahwa pemerintah memprioritaskan investasi ramah lingkungan.
Di bidang otomotif, misalnya, pemerintah perlu menindaklanjuti/mempercepat rencana investasi Toyota Group terkait pengembangan produk kendaraan listrik ramah lingkungan.
Untuk itu, Ester menyarankan pemerintah memberikan insentif fiskal kepada perusahaan atau investor yang melakukan inovasi menjadi green product.
Baca Juga: BPS catat inflasi Januari 2021 sebesar 0,26%
“Artinya perusahaan yang memproduksi produk yang ramah lingkungan dan lebih sehat harusnya mendapat insentif lebih daripada produk konvensional agar ada consumer behavior shifting,” saran Ester.
Pemerintah, lanjut Ester, memang telah memberikan insentif berupa tax reduction untuk industri yang melakukan riset & development dan melakukan inovasi pada produknya.
Tetapi implementasinya belum optimal, sehingga menurut ester perlu ada evaluasi dan perbaikan pelaksanaan agar lebih maksimal dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
