Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah akan mewajibkan sarjana kedokteran yang baru lulus untuk kerja mengabdi kepada negara. Kewajiban kerja yang dimasukkan ke dalam Program Wajib Kerja Sarjana tersebut rencananya akan mereka tuangkan secara khusus dalam sebuah peraturan pemerintah.
Rancangan peraturan pemerintah tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi di biro hukum kepresidenan. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Oetama Marsis mengatakan, dalam draf rancangan peraturan pemerintah yang direncanakan, kewajiban kerja mengabdi bagi sarjana di bidang kedokteran tersebut akan diberikan selama satu tahun.
Dalam masa tersebut, mereka akan ditempatkan sesuai dengan keputusan dan keinginan pemerintah. "Tempat ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan pemerintah terhadap kebutuhan dokter di daerah," katanya, pekan lalu.
Marsis mengatakan, tidak semua sarjana kedokteran akan terkena kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut hanya akan menyasar bidan, dokter bedah, dokter anak dan dokter penyakit dalam. "Kalau berhasil nanti diperluas," katanya.
Selain kewajiban tersebut, dalam peraturan pemerintah yang diharapkan bisa diterbitkan maksimal tiga bulan lagi tersebut, pemerintah juga akan memberikan hak kepada dokter muda atas pengabdian mereka. Dalam menjalankan kewajiban mereka mengabdi di daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut, mereka akan diberikan gaji.
Besaran gaji yang diberikan rencananya akan mencapai Rp 30 juta per bulan. Besaran gaji tersebut kata Marsis belum termasuk insentif dari daerah. "Yang Rp 30 juta itu take home pay," katanya.
Marsis mengatakan kewajiban tersebut dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
