kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

DKI Jakarta Sejatinya Masuk PPKM Level 3, tapi Ikut Aglomerasi Jabodetabek Level 2


Senin, 24 Januari 2022 / 15:59 WIB
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers usai Ratas Evaluasi PPKM, Senin (3/01/2022), di Kantor Presiden, Jakarta.


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Teater perang pandemi Covid-19 yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi ini masuk ke dalam PPKM Level 3, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan.

"Namun, dalam melakukan asesmen level PPKM, pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai satu kesatuan wilayah aglomerasi Jabodetabek," katanya dalam konferensi pers, Senin (24/1). "Secara aglomerasi, Jabodetabek saat ini masih pada level 2".

Dalam seminggu terakhir, menurut Luhut, kasus harian Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. "Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa-Bali mendominasi kasus harian yang naik," ujar Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali ini. 

Baca Juga: Kasus Omicron Indonesia Capai 1.626, Sebanyak 1.019 Merupakan PPLN

Kenaikan kasus di Jawa-Bali, Luhut mengungkapkan, masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. 

Pemerintah, Luhut menegaskan, akan terus menggunakan asesmen PPKM Level sebagai basis pengetatan mobilitas masyarakat. "Sampai dengan saat ini pemerintah belum terpikir untuk melakukan pemberlakuan PPKM Darurat kembali apalagi sampai melakukan lockdown," tegasnya. 

Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) setempat, agar kembali taat kepada aturan asesmen level. "Mentaati setiap kebijakan yang dituangkan untuk mencegah terjadinya dampak buruk di kemudian hari," tambah Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×