kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

DJBC: Revisi PMK Ekspor Kembali Barang Impor pertimbangkan aspek lingkungan


Jumat, 02 Agustus 2019 / 16:19 WIB
DJBC: Revisi PMK Ekspor Kembali Barang Impor pertimbangkan aspek lingkungan


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang Ekspor Kembali Barang Impor.
Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/PMK.04/2019.

Sebelumnya, peraturan tentang ekspor kembali barang impor diatur dalam PMK No. 149/2007. 

Baca Juga: Sri Mulyani sebut aturan kendaraan listrik akan diumumkan langsung Jokowi

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro menyebut adanya peraturan baru ini berasal dari masukan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan juga menimbang tentang kelestarian lingkungan, apalagi terkait dengan limbah B3.

"Kita hanya ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain secara operasional," kata Deni kepada Kontan.co.id pada Jumat (2/8). 

Deni menyebut ada tiga hal pokok yang diperbaharui dalam peraturan tersebut. Pertama, ketentuan larangan ekspor kembali bagi barang-barang impor hasil penindakan. Barang-barang tersebut tidak boleh langsung diekspor kembali, sampai ada pembuktian barang tersebut benar bermasalah atau tidak.

Baca Juga: Aturan insentif terbit, impor pesawat dan suku cadangnya bebas PPN

Bila bermasalah, akan langsung dilanjut ke proses penyidikan. "Kita tidak spesifik ke komoditas apa. Kalau memang barang tersebut melanggar, harus dibuktikan sampai clear. Kalau misalnya memang tidak terbukti clear, harus lanjut ke penyidikan," kata Deni saat dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (2/8).

Kedua, keharusan limbah b3 untuk diekspor kembali. Memang saat ini sedang hangat dibicarakan tentang limbah b3, dan juga melihat untuk kebersihan lingkungan, oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk limbah b3 harus dire-ekspor.

Baca Juga: Bebas PPh di program beasiswa akan diperlonggar

Ketiga, adalah tentang larangan ekspor kembali untuk barang-barang yang sudah ditetapkan milik negara. Selain ketiga hal tersebut, Kementerian Keuangan hanya melakukan perbaikan minor di proses adminitrasi dan tata laksana ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×