kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintah


Senin, 03 Februari 2020 / 14:43 WIB
Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintah
ILUSTRASI. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020. 

Selanjutnya, Ditjen Pajak akan menerbitkan NPWP baru untuk seluruh instansi pemerintah yang juga dilakukan secara jabatan. 

Baca Juga: Pemerintah menegaskan siap dalam pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pagi Instansi Pemerintah. 

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyampaikan ketentuan PMK 231/2019 pada dasarnya bertujuan untuk simplifikasi administrasi bendahara pemerintah. Selama ini, dalam aturan lama NPWP bendahara pemerintah melekat pada pejabat atau person bendahara pemerintah.  

“Akibatnya kalau pejabatnya berganti, maka dibuat NPWP baru untuk pejabat baru. sedangkan NPWP yang lama masih eksis namun tidak aktif lagi,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Senin (3/2). 

Dalam dua bulan ke depan NPWP bendahara pemerintah melekat pada instansinya. Sehingga siapapun pejabat bendaharanya, NPWP tetap sama. Selain untuk simplifikasi administrasi, aturan baru ini sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah.

Yoga menambahkan PMK 231/2019 juga meningkatkan threshold tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah atas penyerahan rekanan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. 

Baca Juga: Ditjen Pajak tunjuk perusahaan ini sebagai agen pengadaan core tax system

Selain itu, dikecualikan juga dari pemungutan PPN apabila transaksinya dilakukan oleh bendahara pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah. 

“Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong cashless transaction,” ujar Yoga.




TERBARU

Close [X]
×