Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Tak perlu tunggu konsensus
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai tidak ada salahnya Indonesia mengimplementasikan dahulu ketentuan unilateral dalam bentuk PTE, seperti negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan.
Langkah ini sekaligus mengantisipasi kegagalan atau mundurnya konsensus.
Baca Juga: Perhatian! Besok, Jumat (29/5) terakhir pemutihan pajak kendaraan di wilayah Jakarta
Alasan Darussalam, pandemi corona virus disease (Covid-19) secara tidak langsung meningkatkan relevansi untuk memajaki perusahaan digital terutama karena penggunaan platofrm digital yang meningkat serta kebutuhan penerimaan pajak untuk mengkompensasi stimulus covid.
“Ada wacana penggunaan aksi unilateral di berbagai negara selama dua bulan terakhir. Jika nanti konsensus tercapai, ketentuan tersebut dapat saja dicabut dan diselaraskan,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Senin (1/6).
Pengamat Pajak Center for Indoneasia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, memang langkah unilateral dapat dilakukan pemerintah saat ini. Hanya saja, konsekuensi global perlu jadi pertimbangan.
Baca Juga: Ingat lagi! 1 Juli 2020 perdagangan melalui sistem elektronik akan dikenakan PPN
“Agar kita menghindari dispute, terutama dengan Amerika Serikat (AS). kalau sampai ada dispute, ini malah menjadi ancaman bagi recovery ekonomi kita paska pandemi,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (1/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
