kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Ditjen pajak resmikan 23 unit kantor baru


Senin, 01 Oktober 2018 / 14:37 WIB
Ditjen pajak resmikan 23 unit kantor baru
ILUSTRASI. Wajib pajak sedang melakukan pelaporan pajak


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak baru saja meresmikan 23 unit kantor baru. Unit kantor baru ini merupakan pemecahan wilayah kerja atas 11 unit kantor menjadi 22 unit kantor baru dan membentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor.

Peresmian unit kantor baru ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Tujuan penambahan unit itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak (WP) karena semakin bertambahnya WP dan kesadaran yang meningkat juga," tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama kepada Kontan.co.id, Senin (1/10).

Hestu pun mengatakan tidak akan ada hambatan kinerja yang ditemui meski nanti akan ada penyesuaian kinerja di masing-masing unit kantor.

Hestu menerangkan, adanya penambahan unit kantor ini tak berarti ada perubahan target penerimaan pajak di tahun ini. "Target penerimaan kanwil atau KPP yang baru hanya diambil dari target kanwil atau KPP sebelumnya, sesuai potensi penerimaan masing-masing," ujar Hestu.

Dengan diresmikannya 23 unit kantor baru tersebut maka Ditjen Pajak memiliki 34 kantor wilayah, 352 KPP, dan 204 KP2KP di seluruh wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×