Ditjen Pajak akan genjot penerimaan pajak melalui KSWP

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggenjot realisasi Wajib Pajak (WP). Melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pemerintah berharap rasio pajak mencapai 13,7% sampai akhir 2024.     

Secara umum, program KSWP hingga akhir Juni 2019 telah diimplementasikan penuh di 12 Kementerian dan Lembaga serta di 245 Pemerintah Daerah.

Baca Juga: DJP berharap KSWP dapat bersinergi dengan ILAP

Berdasarkan data DJP, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) yang menjadi patuh dalam menyampaikan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) selama periode Januari-Maret 2019.

Jumlah status wajib pajak tidak valid berubah menjadi valid selama periode tersebut adalah sebesar 16.537 WP dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp 91,63 miliar. KSWP juga berhasil menambah jumlah wajib pajak baru sebesar 41.517 WP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berharap hal ini diharapkan memiliki efek positif terhadap penerimaan pajak. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa program KSWP telah mendorong peningkatan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian SPT serta pembayaran pajak wajib pajak Indonesia.

Baca Juga: Program konfirmasi status wajib pajak diperluas, rasio pajak bisa capai 13,7% di 2024

Manfaat KSWP juga dirasakan oleh Kementerian Lembaga yang telah menerapkan KSWP pada pemberian Layanan Publik Tertentunya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan bahwa KSWP telah meningkatkan validasi pemohon yang ingin mengajukan perizinan.

Hestu bilang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun melaporkan bahwa dengan penerapan KSWP, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dapat menyaring pelaku usaha.

“Yaitu mereka yang sehat secara finansial, memiliki keinginan kuat untuk berinvestasi, dan taat terhadap ketentuan perpajakan,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Selain itu, Hestu menilai sinergi antara Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Pajak melalui KSWP membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan akuntabel mengingat data pelaku usaha dapat diverifikasi secara cepat dan akurat.

Baca Juga: Ditjen Pajak percaya sistem KSWP bisa mendorong kepatuhan pajak

Hal senada juga dilaporkan Kementerian Kesehatan. Melalui penerapan KSWP, Kementerian Kesehatan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih taat perpajakan.