Reporter: Asep Munazat Zatnika, Yudho Winarto | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Sekretaris Kabinet Dipo Alam akan menambah lagi laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa hari lalu, Dipo telah melaporkan tiga kementerian yang diduga kongkalikong dalam penggunaan anggaran APBN dengan oknum DPR.
Nah, Dipo menjanjikan segera menyerahkan laporan tambahan. "Ada dua kementerian lagi. Saya akan laporkan sesudah pulang dari Kamboja," katanya Jumat (16/11).Dipo rencananya bakal tiba ke tanah air pada Jumat, (23/11) pekan depan, setelah ikut rombongan Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Kamboja dan Pakistan.
Dipo menyakinkan bahwa langkah melaporkan dugaan praktik kongkalikong di kementerian sudah sepengetahuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pelaporan ini bertujuan untuk menyelamatkan APBN.
Selain itu, dua tahun sebelulm pemilu, banyak agenda politik. "Ini kan mendekati pemilu dan pilkada. Orang banyak memanfaatkan dana. Tujuan kami adalah untuk mengawal APBN," tegasnya. Dipo pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ke KPK atas kemungkinan adanya dugaan korupsi tersebut.
Namun lagi-lagi Dipo tidak mau menyebutkan detail laporannya ke KPK. Namun ia mengatakan langkahnya itu untuk merespon pelaporan dari pegawai negeri sipil (PNS) perihal adanya kongkalikong oknum DPR atas penggunaan anggaran di beberapa kementerian. Dipo menekankan, dalam hal ini, oknum DPR ini harus menjadi sorotan. "PNS itu tertekan, baik oleh staf khusus menteri atau kader partai," katanya.
Sementara Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku instansinya masih mendalami laporan Dipo. Ia juga belum bisa menyebutkan tiga kementerian yang sudah dilaporkan oleh Dipo.
Namun dari informasi yang dihimpun KONTAN menyebutkan, tiga kementerian yang dilaporkan terlibat dalam praktik kongkalikong adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
