Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Langkah pemerintah Indonesia membuka ruang negosiasi terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai dapat mencegah eskalasi konflik dagang dan menjaga stabilitas perdagangan nasional.
Pengamat ekonomi sekaligus Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa pengiriman delegasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington D.C., AS, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons situasi tersebut.
Menurutnya, kebijakan tarif dari Trump perlu ditanggapi dengan serius karena dapat berdampak langsung terhadap kinerja ekspor, lapangan kerja, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.
Baca Juga: Bahas Tarif Trump, Menko Airlangga Hartarto Adakan Pertemuan dengan Dubes AS
"Ini bukan sekadar upaya teknis, tapi strategi diplomasi ekonomi menyeluruh. Meski demikian, kita perlu memahami berbagai kemungkinan hasil. Skenario yang paling mungkin adalah penangguhan atau pelonggaran terbatas tarif oleh AS terhadap beberapa produk ekspor Indonesia," ungkap Syafruddin, dikutip Selasa (15/4).
Ia menambahkan bahwa skenario tersebut dapat menjadi kemenangan simbolik yang menyelamatkan muka kedua belah pihak. Namun, pemerintah juga harus siap menghadapi kemungkinan negosiasi yang tidak menghasilkan konsesi apa pun.
Syafruddin menilai, Trump telah menunjukkan kecenderungan menggunakan tarif sebagai alat tekanan politik, dan tidak segan menargetkan negara-negara dengan posisi tawar yang dianggap lemah.
Lebih lanjut, ia menyebut terdapat skenario lain yang ideal meski sulit dicapai, yakni tercapainya kesepakatan strategis yang lebih luas, mencakup investasi, kerja sama energi, bahkan aliansi teknologi atau pertahanan.
Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Strategi Pemerintah Negosiasi Tarif dengan Trump
Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika Indonesia mampu menawarkan kepentingan bersama yang konkret dan berjangka panjang.
"Dalam konteks ini, posisi Indonesia di Indo-Pasifik dan peluang pembangunan ekonomi hijau bisa menjadi kartu diplomatik yang patut dimainkan. Lebih dari sekadar perundingan dagang, misi ke Washington ini adalah ujian awal bagi strategi ekonomi luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto," ujarnya.
Syafruddin juga menyoroti bahwa arahan langsung Presiden untuk menyurati tiga kementerian ekonomi menunjukkan bahwa proses negosiasi ini bukan semata-mata urusan teknokrat, melainkan menyangkut kepentingan nasional secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi saat ini, sistem perdagangan berbasis aturan telah bergeser menuju kebijakan koersif berbasis kekuatan.
Baca Juga: Ancaman Terbaru Trump: Tarif Impor Chip Semikonduktor Segera Diberlakukan
"Dalam situasi ini, Indonesia tidak boleh pasif. Ia harus berani menjadi pemain strategis yang tidak hanya merespons krisis, tapi mempersiapkan diri dengan skenario jangka panjang seperti mendiversifikasi pasar ekspor, memperkuat daya saing domestik, dan membangun ekosistem industri yang tahan guncangan global," jelasnya.
Selanjutnya: Cuaca Besok, Bali Kompak Cerah Berawan Sepanjang Hari
Menarik Dibaca: Cuaca Besok, Bali Kompak Cerah Berawan Sepanjang Hari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
