Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat diduga mengalami gangguan oleh organisasi masyarakat (ormas) serta aksi premanisme.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ikhwan menjelaskan bahwa pihaknya bakal mengkonfirmasi langsung kepada pihak BYD terkait gangguan ormas tersebut untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak berwenang.
Dia bilang, aksi premanisme bukan hanya mengganggu kenyamanan namun berdampak pada investasi di tanah air. Pasalnya, hal ini akan mencoreng citra Indonesia di mata investor.
Baca Juga: BYD Bakal Bangun Pabrik di Subang, Dedi Mulyadi Janji Berantas Calo Tanah
"Ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif bahkan Amerika yang negara sekaya itu dan punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa dalam menarik investasi masuk ke negaranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (23/4).
Meski demikian, Nurul mengungkapkan bahwa proses konstruksi pabrik sedang berjalan dan investor sangat serius untuk membangun pabrik BYD sehingga diharapkan ke depan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Jadi mereka-mereka yang memberi kontribusi terhadap mahalnya biaya ekonomi dan biaya investasi di Indonesia, harus berpikir bahwa mereka memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kawan-kawan yang mencari pekerjaan, karena jangan sampai mereka (investor) keluar dari Indonesia, gagal membangun investasi, menutup lapangan pekerjaan bagi ribuan teman-teman kita yang harusnya bisa bekerja di sana," pungkasnya.
Baca Juga: BYD Pastikan Pembangunan Pabrik Mobil Listrik di Indonesia Berjalan Sesuai Rencana
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas dan aksi premanisme.
Hal itu disampaikannya ketika memenuhi undangan kunjungan ke pabrik BYD di Shenzhen, China. Untuk itu, Eddy meminta pemerintah menindak tegas aksi premanisme yang menghambat laju investasi di tanah air.
"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam akun instagram pribadinya dikutip KONTAN, Rabu (23/4).
Selanjutnya: Trump Tegaskan Tidak Berencana Pecat Powell, Pasar Saham Merespons Positif
Menarik Dibaca: Optimalkan Tumbuh Kembang, Alfamidi Dorong Keluarga Menjaga Pencernaan Balita
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
