Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai, meski tanpa partai, legitimasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih kuat saat berhadapan dengan DPRD. Ini karena Ahok merupakan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Saat kepala daerah dipilih oleh rakyat, basis legitimasinya jauh lebih kuat sehingga tidak bisa ditekan oleh DPRD," ujar Arie, Jumat (12/9/2014) pagi.
Menurut dia, basis rakyat akan memperkuat posisi kepala daerah terhadap DPRD sehingga kepala daerah harus berani menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin datang dari DPRD.
Bahkan, sekalipun proses pemilihan depala daerah sudah dilakukan oleh DPRD, posisi Ahok tetap kuat karena dia dipilih oleh rakyat. Karena itu, kecil kemungkinan bagi Ahok untuk dijegal DPRD. "Ahok itu punya energi publik," ungkap Ari.
Lagi pula, lanjut dia, DPRD tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalani tugas, apalagi dalam melakukan penekanan terhadap kepala daerah. Baik itu kewenangan legislatif, perencanaan anggaran, dan pengawasan harus mengikuti proses politik yang seharusnya.
Ari juga menyinggung posisi DPRD yang merupakan wakil rakyat sehingga harus benar-benar mewakili aspirasi dari konstituennya. Bila kepala daerah dipilih oleh rakyat, artinya sosok itulah yang paling dipercaya rakyat untuk memimpin mereka sehingga wakil rakyat tidak seharusnya justru menjatuhkan kepala daerah.
"Saya kira, kalau ada anggota DPRD yang berusaha untuk menjegal kepala daerah, ia masih menjalani politik kekanak-kanakan yang tidak sesuai amanat wakil rakyat," tandas Ari.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki "Ahok" Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.
"Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur," kata Lulung, Kamis (11/9/2014).
Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan kerasnya terkait DPRD.
Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki membuatnya tersinggung. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan "sapi perah" oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan. (Unoviana Kartika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
