Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Hari ini (20/4), Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ada tiga kandidat yang bakal menjalaninya. Namun, kalangan DPR mengaku belum melihat sosok unggulan. Sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah keuangan ini menilai calon yang berhasil tampil baik di fit and proper test akan jadi pemenangnya.
Ketiga kandidat berasal dari internal BI: Dodi Budi Waluyo, Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola; Erwin Rijanto, Direktur Eksekutif Surveillance Departemen Sistem Keuangan; dan Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik.
Mereka akan menggantikan posisi Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang masa jabatan akan berakhir pada 1 Juni 2015.
Meski nama-nama itu sudah ada di Komisi XI, namun sejauh ini belum terlihat peta dukungannya. Pasalnya, selama ini belum ada pertemuan anggota Komisi 11 dengan para kandidat. "Kami baru membaca visi-misi dan curriculume vitae (CV) ketiganya. Jadi masih butuh pendalaman untuk bisa menilai kandidat mana yang paling layak menjabat Deputi Gubernur BI," ujar Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Minggu (19/4).
Namun, mengacu dengan data di atas kertas itu, Fadel meyakini, pemilihan ketiga kandidat akan seru. Alasannya, ketiga kandidat memiliki rekam jejak di BI yang seimbang. "Mereka semua layak (sebagai Deputi Gubernur BI). Namun, harus dilihat lebih cermat dan teliti untuk menentukan siapa yang paling pantas," tandas Fadel.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbhakun, mengaku belum melihat dukungan dari fraksi tertentu untuk memilih salah satu kandidat. Semua anggota fraksi, baik dari partai pendukung pemerintah maupun oposisi, belum memihak pada salah satu kandidat. "Bagi saya, semuanya layak, tapi poin penting yang harus dipenuhi, calon Deputi Gubernur harus bebas dari intervensi pemerintah," kata Misbhakun.
Sebab, tantangan BI kedepan adalah bagaimana membangun lembaga otoritas moneter lebih kredibel, sehingga dapat dipercaya oleh pasar. BI juga bisa menjalankan peran otoritas moneter yang baik, terutama pengendalian nilai tukar rupiah.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta, menambahkan, BI membutuhkan deputi gubernur yang berpengalaman menghadapi persoalan krusial, seperti krisis ekonomi. Sebab, ancaman perekonomian Indonesia terutama dari global cukup besar. Oleh karena itu jabatan deputi gubernur BI harus diisi orang yang sudah teruji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
