Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam merespon kebijakan tarif yang diterapkan oleh presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Menurut Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, meskipun tiga poin utama rekomendasi DEN mencerminkan upaya menjaga hubungan dagang yang stabul dengan AS, implementasinya tidak boleh dilakukan secara reaktif maupun semata-mata berdasarkan tekanan diplomatik.
Tiga rekomendasi DEN tersebut meliputi pengurangan hambatan non-tarif (NTB), pengurangan defisit perdagangan, serta peningkatan pembelian produk asal AS.
Yusuf menilai bahwa masing-masing poin memiliki logika strategis, tetapi tetap harus dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan kepentingan ekonomi jangka panjang dalam negeri.
Baca Juga: Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Klaim Program MBG Akan Buka 1,9 Juta Lapangan Kerja
Misalnya, usulan untuk mengurangi NTB seperti larangan dan pembatasan (Lartas) impor memang dapat dilihat sebagai bagian dari agenda deregulasi dan peningkatan efisiensi.
"Akan tetapi, tidak semua NTB bersifat proteksionis yang merugikan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (6/4).
Yusuf menyebut, sebagian di antaranya justru dirancang untuk melindungi konsumen, industri dalam negeri yang masih rentan, atau kepentingan strategis nasional.
Jika NTB dikurangi secara sembarangan hanya demi memberi sinyal positif kepada AS, kebijakan tersebut bisa berujung pada melemahnya daya saing sektor tertentu dan mendistorsi pasar domestik.
Yusuf juga menyoroti usulan peningkatan impor produk asal AS sebagai bentuk konsesi dagang.
Baca Juga: Family Office Jadi Jalan Februari 2025? Ini Kata Dewan Ekonomi Nasional
Menurutnya, tanpa pemetaan dan mekanisme pengendalian yang tepat, langkah ini justru bisa membahayakan sektor-sektor dalam negeri yang masih berkembang dan memperburuk ketidakseimbangan struktural ekonomi nasional dan menghambat agenda industrialisasi nasional.
"Oleh karena itu, strategi ini tidak boleh dilakukan secara reaktif atau atas dasar kepentingan jangka pendek semata," imbuh Yusuf.
Namun demikian, di balik rekomendasi DEN, Yusuf juga mengakui bahwa terdapat sejumlah peluang. Di antaranya adalah terbukanya potensi kerja sama perdagangan baru, peningkatan investasi dari perusahaan AS, hingga penyederhanaan NTB yang memang tidak produktif.
Namun, tantangan yang muncul juga tidak kalah besar. Yusuf menyebut, resistensi dari pelaku industri domestik, kebutuhan data dan analisis yang akurat dalam pemetaan kebijakan, serta risiko ketergantungan pada AS yang sewaktu-waktu dapat berubah haluan politik.
Baca Juga: Ini Rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Prabowo Terkait Kebijakan Trump
Selanjutnya: Lelang KPR Macet Bisa Jadi Alternatif Miliki Rumah dengan Harga Lebih Murah
Menarik Dibaca: Cara Membuat Foto ala Studio Ghibli dengan Bantuan ChatGPT, Simak Tutorialnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
