CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Defisit RAPBN 2011 sebesar Rp 115,7 triliun


Senin, 16 Agustus 2010 / 15:34 WIB
Defisit RAPBN 2011 sebesar Rp 115,7 triliun


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can


JAKARTA. Tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata masih defisit. Nilainya sebesar Rp 115,7 triliun. Hal ini terungkap dalam pidato nota keuangan dan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung DPR, Senin (16/8).

Presiden mengatakan defisit ini terjadi karena program stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja produktif. Defisit ini terjadi karena belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatannya. Tahun depan, pemerintah menetapkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.086,4 triliun. Angka ini naik Rp 94 triliun atau 9,5% dari target pemerintah dalam APBNP 2010.

Sementara itu, belanja negara dianggarkan sebesar Rp 1.202 triliun atau meningkat Rp 76 triliun atau 6,7% dari pagu APBNP 2010. "Dengan demikian, ada defisit sebesar Rp 115,7 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto," kata Presiden.

Anggaran belanja itu dialokasikan untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah sebesar Rp 395,2 triliun. Selain itu, untuk belanja lembaga-lembaga negara non pemerintah sebesar Rp 15,2 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah sebesar Rp 378,4 triliun atau meningkat 9,8% dari APBNP 2010.

Menurut Presiden, anggaran belanja pemerintah pusat tahun depan diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama sesuai dengan prioritas Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2011. Tujuh sasaran itu yakni; Pertama, menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur termasuk transportasi dan energi.

Kedua, perlindungan sosial melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ketiga, pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM Mandiri. Keempat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kelima, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan. Keenam, penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran. Ketujuh, pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×