Defisit APBN Awal 2026 Tembus Rp 54,6 Triliun, Belanja Melonjak Tajam

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menilai kinerja fiskal Indonesia pada awal 2026 menunjukkan ekspansi yang cukup kuat dimana belanja negara mengalami percepatan signifikan dan berdampak pada pelebaran defisit karena penerimaan negara masih lambat.

Hingga Januari 2026, defisit fiskal tercatat sebesar Rp 54,6 triliun atau setara 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 7,9% dari pagu APBN. Menurut Hosianna, pelebaran defisit ini terjadi seiring percepatan belanja sejak awal tahun.

Ke depan, Hosianna menilai beberapa faktor akan mempengaruhi kinerja fiskal, antara lain realisasi lanjutan MBG, pembayaran kompensasi Pertamina yang kini dilakukan bulanan, operasional kilang Balikpapan yang meningkatkan lifting 100.000 barel per hari, serta kelanjutan audit restitusi PPN yang memperketat kelayakan dan mendorong pertumbuhan pajak neto.

Baca Juga: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Luhut: Perjanjian RI-AS Tetap Menguntungkan

Pemerintah sendiri menargetkan belanja negara sebesar Rp 809 triliun pada 2026, termasuk belanja modal Rp 90 triliun untuk Koperasi Merah Putih, Rp 110 triliun untuk investasi hilirisasi Danantara, serta Rp 129 triliun untuk program rutin seperti THR ASN dan stimulus kuartal I.

“Secara keseluruhan, tren ini memperkuat realisasi defisit dalam batas aman, mencerminkan ekspansi belanja yang secara struktural lebih kuat dibanding pemulihan pendapatan,” ujar Hosianna, Senin (23/2/2026).

Ia menilai ekspansi fiskal yang berjalan saat ini menjadi sentimen positif bagi pertumbuhan domestik, khususnya sektor perdagangan ritel, makanan dan minuman, pertanian, serta otomotif.

Dari sisi belanja, realisasi Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau tumbuh 25,7% yoy atau 5,9% dari pagu APBN. Kenaikan ini terutama didorong lonjakan belanja barang sebesar Rp 25,9 triliun atau tumbuh 709,4% yoy, seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Februari 2026 telah mencapai Rp 36,6 triliun.

Belanja pegawai juga naik menjadi Rp 19,3 triliun atau tumbuh 131,7% YoY, sementara belanja bantuan sosial tercatat Rp 9,5 triliun pertumbuhan 131,7% YoY seiring berlanjutnya stimulus fiskal kuartal I-2026. Belanja modal tumbuh signifikan menjadi Rp 1,2 triliun tumbuh 500% YoY.

Di sisi pendapatan, penerimaan negara mencapai Rp 172,7 triliun atau tumbuh 9,8% yoy, setara 5,5% dari target APBN. Namun, kinerja tersebut tertahan oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat Rp 33,9 triliun atau turun 14% YoY akibat pelemahan lifting dan harga minyak.

Selain itu, penerimaan Bea dan Cukai juga turun 14% YoY menjadi Rp 22,6 triliun karena penurunan harga referensi crude palm oil (CPO).

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan pemulihan signifikan. Realisasi pajak mencapai Rp 138,9 triliun atau naik 20,5% yoy.

Pajak penghasilan relatif stabil di Rp 60,4 triliun, menurun 2,7% yoy, sementara PPN neto melonjak 84% yoy menjadi Rp 45,3 triliun, dipicu penurunan restitusi dan penguatan permintaan domestik yang mendorong penerimaan pajak bruto.

Di sisi lain, pembayaran bunga utang meningkat 48,2% yoy menjadi Rp 50,4 triliun atau menyerap 36,3% dari total penerimaan pajak. Transfer ke daerah mencapai Rp 95,3 triliun tumbuh 0,6% yoy, termasuk tambahan transfer khusus tanpa persyaratan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 9,8 triliun.

Baca Juga: Pekan Depan, Aceh, Sumut, Sumbar Akan Terima Tambahan TKD, Total Rp 10,65 Triliun

Untuk pembiayaan, realisasi mencapai Rp 105,1 triliun atau 15,2% dari outlook, meskipun turun 31,8% yoy. Pembiayaan ditopang penerbitan utang Rp 127,3 triliun dan pembiayaan investasi Rp 22,2 triliun.

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada Januari 2026 meningkat tajam menjadi Rp 145,1 triliun dibandingkan Rp 48,0 triliun pada Desember 2025. Hingga 18 Februari 2026, total penerbitan SBN kuartal I telah mencapai Rp 233,1 triliun atau 106% dari target, mencerminkan strategi frontloading pembiayaan APBN.