/2026/05/05/624424026.jpg "Defisit APBN 2026 Bakal Melebar, Pemerintah Efisiensi Anggaran MBG hingga Belanja K/L")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3% memang membutuhkan koreksi belanja yang cukup dalam. Menurutnya, MBG menjadi salah satu program yang masih memiliki ruang untuk diefisienkan.
"MBG justru termasuk program yang masih layak diperluas efisiensinya. Pagu awal sekitar Rp 330 triliun sejak awal terlihat cukup besar dibanding kesiapan tata kelola di lapangan," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (4/9/2026)
Ia menilai, penurunan anggaran MBG menjadi sekitar Rp 260 triliun, kemudian Rp 240 triliun, bahkan apabila harus ditekan di bawah Rp200 triliun, masih dapat diterima. Namun, efisiensi tersebut harus diarahkan pada komponen yang tidak produktif.
"Yang perlu dijaga bukan besarnya anggaran MBG, tetapi efektivitas belanjanya. Kalau ruang efisiensi di BGN masih ada, menurut saya pemangkasan seharusnya dilanjutkan," katanya.
Yusuf menyebut efisiensi dapat dilakukan dengan memangkas pemborosan operasional, biaya dapur yang tidak efisien, logistik, maupun cakupan program yang terlalu longgar. Dengan demikian, penghematan anggaran tidak harus mengorbankan tujuan utama program MBG.
Baca Juga: Selain MBG, Purbaya Siap Potong Belanja Tak Perlu demi Jaga Defisit APBN 2026
Selain MBG, pemerintah juga masih memiliki ruang efisiensi pada belanja administratif kementerian dan lembaga (K/L).
Beberapa komponen seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, sewa tempat, konsumsi kegiatan, pengadaan rutin, konsultansi, honorarium, dan kegiatan seremonial dinilai memiliki multiplier ekonomi yang relatif rendah.
"Belanja seperti ini lebih aman untuk dipangkas dibanding belanja produktif seperti infrastruktur atau bantuan sosial yang tepat sasaran," jelasnya.
Di sisi lain, Yusuf menilai ruang pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) lebih terbatas. Pasalnya, transfer ke daerah sebelumnya sudah mengalami koreksi dan sejumlah pemerintah daerah mulai menghadapi tekanan pada belanja rutin, termasuk pembayaran gaji.
"Kalau dipangkas terlalu jauh, tekanannya hanya berpindah dari pemerintah pusat ke daerah dan bisa mengganggu pelayanan dasar," ujarnya.
Untuk subsidi energi, pemerintah juga dinilai lebih baik memperbaiki ketepatan sasaran daripada melakukan pemotongan secara kasar. Sebab, pemangkasan subsidi berpotensi langsung berdampak pada harga dan daya beli masyarakat.
Defisit 2026 Diproyeksi 2,75%-2,9%
Dari sisi penerimaan, Yusuf menilai ruang fiskal pemerintah masih cukup ketat. Realisasi pajak hingga Agustus yang baru sekitar 59,8% dari target Rp 2.357 triliun menunjukkan masih ada kebutuhan penerimaan yang besar dalam empat bulan terakhir tahun ini.
Meski pertumbuhan kumulatif penerimaan terlihat tinggi, risiko shortfall tetap ada. Pertumbuhan tersebut juga perlu dilihat dengan mempertimbangkan basis penerimaan tahun lalu yang relatif rendah di sejumlah bulan serta kondisi ekonomi yang masih menghadapi ketidakpastian.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Defisit RAPBN 2027 Turun Jadi 2,40% dari PDB
Karena itu, Yusuf menilai pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengandalkan lonjakan penerimaan pada kuartal IV 2026 untuk menjaga defisit.
"Dalam situasi seperti ini, memperluas efisiensi MBG sekaligus memangkas belanja operasional K/L justru lebih realistis daripada terlalu berharap pada lonjakan penerimaan di kuartal terakhir," katanya.
Yusuf memperkirakan defisit APBN 2026 berada pada kisaran 2,75% hingga 2,9% terhadap PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal defisit sebesar 2,68% atau sekitar Rp 689 triliun.
Menurutnya, target awal tersebut telah menghadapi tekanan dari pertumbuhan belanja K/L dan beban subsidi. Sementara outlook defisit sekitar 2,85% atau Rp 734 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Namun, defisit masih dapat ditekan mendekati 2,8% apabila pemerintah melanjutkan efisiensi MBG, mengendalikan belanja perjalanan dinas dan rapat, meningkatkan penerimaan, serta menjaga subsidi agar tidak membengkak.
"Sebaliknya, kalau penerimaan mengalami shortfall dan subsidi meningkat, defisit bisa mendekati 2,9%," pungkas Yusuf.
Baca Juga: Defisit APBN 2026 Melebar, Utang Pemerintah Diproyeksi Makin Menggunung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
