Defisit anggaran tahun 2021 membengkak menjadi 5,7%

Jumat, 11 September 2020 / 11:12 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Rapat tersebut membahas asumsi dasar dalam Rancang

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menaikkan batas defisit anggaran tahun depan menjadi 5,7% dari sebelumnya 5,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit tahun depan makin tinggi karena ketidakpastian ekonomi yang masih berlanjut di tahun depan.

Sri Mulyani menyampaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mengalami perubahan setelah melalui kesepakatan di Rapat Panja A dengan DPR RI beberapa waktu lalu.

Dus, kebijakan pemerintah dan parlemen merubah pagu APBN yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN (RAPBN) 2021 tahun anggaran 2021.

“Basedline akan lebih rendah dari yang ada di Perpres 72 dan target yang ada dalam target RUU APBN dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah menyebabkan implisit growth jadi sangat tingi mendekati 18%,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Jumat (11/9).

Adapun perubahan APBN 2021 adalah sebagai berikut, pertama penerimaan negara turun Rp 32,7 triliun. Belanja negara naik Rp 2,5 triliun. Sehingga defisit APBN 2021 jadi 5,7%.

Sementara dari sisi pembiayaan naik Rp 35,2 triliun. Menkeu bilang, bertambahnya postur pembiayaan ini untuk menyesuaikan perubahan beserta defisit 2021.

Sebagai catatan, perubahan belanja tahun depan karena realokasi cadangan penyesuaian pendidikan ke pembiayaan. Serta, tambahan cadangan belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 15,8 triliun.

Di sisi lain, perubahan pembiayaan anggaran melalui tiga skema. Pertama, tambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 34,9 triliun. Kedua, penggunaan SAL Rp 15,8 triliun. Ketiga, tambahan cadangan Pembiayaan Pendidikan Rp 15,4 triliun.