kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.550.000   -4.000   -0,16%
  • USD/IDR 18.080   20,00   0,11%
  • IDX 5.388   59,54   1,12%
  • KOMPAS100 697   10,48   1,53%
  • LQ45 545   8,81   1,64%
  • ISSI 183   1,92   1,06%
  • IDX30 305   4,36   1,45%
  • IDXHIDIV20 400   6,31   1,60%
  • IDX80 80   1,24   1,57%
  • IDXV30 111   1,31   1,20%
  • IDXQ30 101   1,89   1,91%

Daya Beli Lesu, Kadin Sarankan Belanja Perpajakan Untuk Sektor Ini di Tahun 2024


Minggu, 27 Oktober 2024 / 15:02 WIB
Daya Beli Lesu, Kadin Sarankan Belanja Perpajakan Untuk Sektor Ini di Tahun 2024
ILUSTRASI. Kadin Indonesia menilai bahwa belanja perpajakan sangat diperlukan di tengah pelemahan daya beli.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia menilai bahwa belanja perpajakan sangat diperlukan di tengah perekonomian Indonesia yang dihadapkan pada pelemahan daya beli.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan bahwa belanja perpajakan perlu dilakukan dengan tepat sasaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, belanja perpajakan tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja, namun juga kepada masyarakat langsung sebagai konsumen. Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat bisa terungkit berkat pemberian insentif tersebut.

Sementara, untuk pelaku usaha sebaiknya diberikan kepada sektor usaha yang selama ini berkontribusi signifikan pada perekonomian seperti industri pengolahan, perdagangan dan sektor penunjang lainnya.

Baca Juga: APSYFI: China Tak Jadikan Indonesia Sebagai Hub, Tapi Sebagai Pasar Barang Murah

Untuk diketahui, pemerintah merencanakan belanja perpajakan pada 2025 sebesar  Rp 445,5 triliun atau meningkat 11,4% dibandingkan rencana belanja perpakan pada tahun ini yang sebesar Rp 399,9 triliun.

Menurut Chandra, kenaikan belanja perpajakan pada tahun depan harus diimbangi dengan pendapatan yang juga harus meningkat.

Dirinya berhadap pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi perpajakan untuk menjangkau sektor informal yang selama ini masih belum menjadi subjek pajak.

"Kami juga berhadap kenaikan PPN menjadi 12% agar bisa ditunda sebab hal ini berpotensi menggerus daya beli masyarakat," ujar Chandra kepada Kontan.co.id, Jumat (25/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
The Owner's Number Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×