Danantara Mulai Rampingkan BUMN, Ekonom: Harus Tuntas dan Hindari Intervensi Politik

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menyusun roadmap pertumbuhan industri melalui perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini mencakup proyek strategis mulai dari penyehatan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) hingga rencana merger perusahaan perkapalan hingga perkeretaapian di tanah air.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, perampingan BUMN dan penyusunan peta jalan industri merupakan langkah yang tepat. Namun, ia memberikan catatan agar penyehatan Krakatau Steel dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga: PKB Yakini Politik Luar Negeri Prabowo dan Dukung Board of Peace

"Perampingan BUMN dan menyusun roadmap pertumbuhan industri adalah langkah yang tepat. Penyehatan Krakatau Steel juga penting, tetapi harus tuntas, jangan sekedar menunda atau menutupi permasalahan saja," ujarnya kepada Kontan, Rabu (4/2/2026).

Di samping itu, Wijayanto turut menyoroti rencana Danantara yang bakal melakukan groundbreaking pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun pada bulan depan. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam pemilihan teknologi.

"Terkait investasi pabrik baja dengan kapasitas 3 jutan ton per tahun, harus hati-hati, terutama terkait pemilihan teknologi. Jangan menggunakan teknologi usang yang tidak efisien, yang ujung-ujungnya kalah saing dengan produk dari negara lain," terangnya.

Selain baja, Danantara juga merancang skema integrasi di sektor perhubungan. Di mana, perusahaan perkapalan nantinya diwajibkan menyokong manufaktur kapal di PT PAL.

Sementara itu, sektor perkeretaapian juga diwajibkan menyerap produk manufaktur dari PT INKA. "Harus dipastikan PAL dan INKA kompetitif, sehingga tidak memberatkan BUMN lain yang menjadi konsumen," lanjutnya.

Mengenai satu tahun kinerja Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Wijayanto melihat langkah awal ini patut diapresiasi meskipun hasilnya tidak bisa instan.

Baca Juga: Kemenkes Gandeng OneSight Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

"Terkait kinerja, SWF adalah proyek lari maraton, bukan lari sprint. Kinerjanya baru bisa terlihat dalam 5-10 tahun ke depan. Yang penting, prosesnya benar dan perlu selalu kita kawal," tuturnya.

Untuk itu, Wijayanto menekankan pentingnya perbaikan tata kelola (governance) guna meminimalisir intervensi politik dalam tubuh Danantara. Transparansi disebut menjadi kunci utama agar lembaga ini bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan ekspertisnya.

"Governance harus diutamakan dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan BUMN dan mengeluarkan laporan keuangan konsolidasi di level Danantara. Keterbukaan informasi ini akan membantu Danantara agar terhindar dari politisasi, karena rakyat akan ikut mengawasi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News