Danantara Masuk KSSK, Ekonom Khawatir Risiko Konflik Kepentingan

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran hingga konflik kepentingan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, KSSK pada dasarnya merupakan forum regulator yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, Danantara memiliki peran sebagai pengelola investasi yang juga memiliki kepentingan bisnis.

Menurutnya, perbedaan fungsi tersebut perlu menjadi perhatian apabila Danantara dilibatkan dalam forum yang membahas informasi sensitif terkait kondisi sistem keuangan.

“Masalah utamanya adalah pencampuran peran. KSSK pada dasarnya merupakan forum regulator yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan Danantara adalah pengelola investasi yang memiliki kepentingan bisnis,” ujar Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (28/7/2026).

Yusuf menilai, ketika pelaku investasi ikut berada dalam forum KSSK, potensi konflik kepentingan menjadi sulit dihindari.

Sebab, informasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan berisiko menimbulkan persoalan tata kelola apabila juga diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan investasi.

Selain itu, ia menyoroti aspek independensi Bank Indonesia (BI). Menurutnya, momentum pelibatan Danantara dalam KSSK perlu dicermati karena berdekatan dengan pengunduran diri Gubernur BI yang sebelumnya sempat memicu tekanan di pasar keuangan.

Dalam kondisi tersebut, masuknya Danantara ke dalam forum KSSK dikhawatirkan dapat memunculkan persepsi bahwa batas antara otoritas moneter dan kepentingan pemerintah semakin kabur.

“Di pasar keuangan, persepsi seperti ini sangat penting karena dapat memengaruhi kepercayaan investor,” katanya.

Yusuf juga menilai aspek tata kelola dan dasar hukum perlu diperjelas. Pasalnya, komposisi dan kewenangan KSSK telah diatur dalam undang-undang.

Jika Danantara benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan KSSK, menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai dasar hukum, kewenangan, hingga mekanisme akuntabilitasnya.

“Berbeda halnya jika kehadirannya hanya bersifat konsultatif untuk memberikan masukan tanpa menjadi bagian dari pengambilan keputusan,” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi antara sektor keuangan dan sektor riil pada dasarnya bukan persoalan. Namun, pemerintah perlu memastikan desain kelembagaan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut Yusuf, apabila pemerintah membutuhkan masukan dari Danantara, mekanisme konsultasi dinilai sudah cukup tanpa harus memasukkan Danantara ke dalam inti forum pengambilan keputusan KSSK.

“Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, kredibilitas institusi dan kejelasan pembagian peran sama pentingnya dengan kecepatan koordinasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, apabila pasar mulai meragukan independensi dan tata kelola dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan, dampaknya dapat meluas, mulai dari meningkatnya premi risiko, tekanan terhadap nilai tukar, hingga kenaikan biaya utang pemerintah.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Danantara akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Rosan menyebut, ini merupakan kali pertama Danantara dilibatkan dalam KSSK. "Nanti ini KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi, lebih ke the whole ecosystem-nya," ujar Rosan, di Istana, Jakarta, Senin (27/7/2026) malam.

Dengan begitu, kata Rosan, ke depannya akan ada KSSK plus, di mana Danantara tergabung di dalamnya. "Iya, tadi arahannya sih begitu," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News