Reporter: Agus Triyono, Fahriyadi | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) harus gigit jari. Permintaan Kemtan untuk menambah anggaran subsidi pupuk tahun 2014 sebesar Rp 4,13 triliun tak disetujui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini berimbas pada semakin besarnya kurang bayar yang mesti ditanggung pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk kepada petani.
Menteri Pertanian, Suswono mengatakan dengan dengan dana subsidi sebesar Rp 18,047 triliun, dana ini hanya sanggup menyokong kebutuhan pupuk sebanyak 7,78 juta ton, Padahal, kebutuhan pupuk tahun 2014 ini mencapai 9,55 juta ton. "Berdasarkan data kami, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi dalam lima tahun terakhir selalu menembus angka 9 juta ton," ujarnya, Selasa (17/6).
Dia menyebut, sampai dengan bulan Mei lalu, jumlah pupuk subsidi yang sudah terserap sudah mencapai 3,81 juta ton. Jumlah ini hampir mencapai 50% dari total pupuk bersubsidi sebesar 7,78 juta ton yang bisa dibiayai dengan alokasi anggaran subsidi pupuk saat ini.
Selain itu, kata Suswono, ada dua pertimbangan lain yang mendasari permintaan penambahan dana subsidi pupuk ini. Pertama, karena bencana alam seperti banjir dan gunung meletus yang terjadi pada tahun 2014 telah mengakibatkan terjadinya tanam ulang. Kondisi ini memicu kenaikan permintaan pupuk bersubsidi. Kedua, peningkatan permintaan pupuk subsidi dari daerah yang mencapai 1,75 juta ton.
Sekretaris Jenderal Kemtan, Hari Priyono menambahkan jika tak ada kenaikan dana subsidi ini, pemerintah harus mengambil opsi kurang bayar untuk mencukupi kebutuhan pupuk hingga 9,55 juta ton ini. Opsi ini harus dipilih ketimbang pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang akan memberatkan petani.
Efeknya, posisi kurang bayar subsidi pupuk naik dari sebelumnya sebesar Rp 11 triliun di tahun ini, "Akan naik menjadi Rp 15 triliun di akhir tahun ini," katanya. Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudo Husodo menyatakan dengan kondisi anggaran saat ini agak sulit bagi DPR untuk mengabulkan permintaan pemerintah ini.
Kendati begitu, politikus Partai Golkar ini mengakui bahwa kenaikan harga gas telah mengerek harga pupuk sehingga jumlah pupuk bersubsidi berkurang drastis. "Kami mendorong pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk secara bertahap dan mengatasi masalah kebocoran subsidi ini," kata Siswono yang juga mantan menteri ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
