kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Dana Rp 7 triliun untuk bangun jalan perbatasan RI


Rabu, 19 November 2014 / 09:51 WIB
Dana Rp 7 triliun untuk bangun jalan perbatasan RI
ILUSTRASI. Daun sirih bermanfaat menurunkan tekanan darah tinggi.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pemerintah akan fokus membenahi infrastruktur di wilayah perbatasan pada tahun 2015 mendatang. Bentuknya, infrastruktur jalan dan pemukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono bilang telah menyiapkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk memperbaiki jalan yang ada di wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. "Kami akan melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.700 kilometer (km) yang telah berjalan sejak tahun lalu," ujar Basuki, Selasa (18/11).

Dia mengatakan, prioritas pembenahan infrastruktur jalan memang diutamakan pada wilayah Kalimantan. Pertimbangan, wilayah tersebut  terdapat ketimpangan akses jalan antara wilayah Indonesia dan Malaysia di sekitar wilayah perbatasan ini.

Selain jalan, rencananya Kementerian PU-Pera juga kan menyediakan 1.000 rumah murah bagi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan.

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, menambahkan, saat ini ada 187 kecamatan di 38 kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tahun depan, pemerintah akan fokus pada 50 kecamatan yang tersebar di Aceh, NTT, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. "Alasan memilih 50 kecamatan ini karena kondisinya dianggap paling parah dibandingkan dengan wilayah lainnya," ujar Tjahjo.

Selain itu, BNPP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PU-Pera untuk menyediakan 300.000 unit rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wilayah perbatasan selama lima tahun dan sedang dihitung kebutuhan dananya. Untuk tahun 2015, BNPP akan mengelola dana untuk perbatasan sebesar Rp 20 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×