Reporter: Abdul Basith | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan adanya ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak memberikan kontribusi hingga tidak beroperasi.
Total terdapat 1.670 BUMDes yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu ada pula 2.188 BUMDes yang belum beroperasi hingga saat ini.
"BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/12).
Baca Juga: Dana Rp 261 triliun menumpuk di kas daerah, Kemendagri: Bukan Kesengajaan
Jokowi pun minta agar BUMDes dapat mengembangkan skala usahanya. Hal itu agar dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta yang lebih besar dan masuk dalam rantai pasok nasional.
BUMDes yang menggunakan dana desa tersebut harus didorong masuk dalam sektor produktif. Hal itu bisa mulai dalam sektor pasca panen, pengembangan desa wisata, hingga industrialisasi desa.
Pengelolaan BUMDes disayangkan mengingat dana desa yang digelontorkan mencapai Rp Rp 329,8 triliun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 mendatang, dana desa akan dinaikkan menjadi Rp 72 triliun dari anggaran tahun 2019 yang senilai Rp 70 triliun.
"Jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan," terang Jokowi.
Selain untuk BUMDes memang dana desa digunakan untuk pengembangan desa di sektor lain. Memgenai pemanfaatan dana desa, Jokowi juga mendorong pemanfaatan segera pada bulan Januari.
Baca Juga: Dana idle membengkak, pemerintah pusat akan beri sanksi
Jokowi juga menegaskan pengelolaan dana desa perlu didampingi. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih baik.
Pemerintah sendiri akan lebih ketat mengidentifikasi desa dalam penyaluran dana desa. Tujuannya agar penyaluran dana desa lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan benar-benar mengidentifikasi penyaluran dana desa.
Baca Juga: Sebanyak Rp 261 triliun dana daerah masih menumpuk di bank
Sebab, ada indikasi sejumlah desa yang dianggap fiktif dan ikut menyedot dana desa. Soal ini, Sri Mulyani mengatakan, akan melihat audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pre audit juga akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Skema transfer dana desa juga akan mengalami perubahan. "Jadi kami akan memperkuat dari mekanismenya," terang Sri Mulyani.
Ia berharap dengan meningkatnya alokasi dana desa akan memberikan dampak langsung pada masyarakat. Selain dana desa, pemerintah juga membuat porgram lain untuk mencapai pemerataan pembangunan ke daerah.
Baca Juga: Dana Rp 261 triliun menumpuk di kas daerah, Kemendagri akan evaluasi dana daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
