Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pendiri Pusat data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono menuturkan, agar Indonesia jangan sampai didikte oleh negara maju dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.
Sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia, kata dia, tidak ada larangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola hutan bagi kemakmuran bangsa.
“Kita akan memperjuangkan agar hutan tetap bisa dikelola sebagai aset produktif bangsa dengan tetap menjaga kelestarian,” kata Christianto, yang juga penasehat delegasi Indonesia COP 21, Kamis (3/12).
Karena itu ia menilai penting menjaga sinergi antara ekologi dan ekonomi yang menjadi isu Indonesia pada Conference of the Parties to The United Nations Frame on Climate Change (COP 21/CMP11) di Paris, 30 November-11 Desember 2015.
Menurut Christianto, kebijakan agar negara pemilik hutan tidak diintervensi negara lain sebenarnya telah digagas Presiden SBY dan Presiden Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva pada 24 September 2007 di sela-sela KTT Lingkungan Hidup PBB di New York. Saat itu, sebanyak 11 negara lokasi hutan hujan tropis membentuk Forestry 11.
Ia bilang hal seperti itu harus diperjuangkan terus-menerus. Industri kelapa sawit juga harus bisa menentukan nasib sendiri. Indonesia harus memperkuat Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) agar dapat menentukan keputusan strategis seperti penetapan harga CPO dunia dan kebijakan lain dari hulu sampai ke hilir.
Christianto menilai Indonesia, berpeluang menjadi raja sawit dan raja kayu dunia. Siapa pun harus mendukung target itu termasuk LSM yang beroperasi Indonesia. Terkait pengelolaan gambut, Christianto menilai Indonesia bisa belajar banyak dari negara lain. “Gambut tidak hanya ada Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Terpenting bagaimana kita bisa mengelolanya dengan belajar dari negara lain dan berkomitmen agar kebakaran tidak terulang.
Pemerintah, kata Christianto, harus kembali membangkitkan gagasan Indonesia incorporated yang menghendaki penciptaan multisinergi sektor pemerintah dengan korporasi dalam pelibatan pembangunan ekonomi yang terintegrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
