Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Ferrika Sari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memiliki analisa tersendiri terkait kasus dugaan korupsi Asabri dengan Jiwasraya. Menurutnya, Asabri memiliki punggung yang kuat.
"Tidak perlu sampai ada pistol yang ditodongkan ke kening. Juga tidak perlu sampai bentak-membentak. Dengan sedikit kerdipan mata saja seharusnya siapa pun takut," kata Dahlan dalam blognya disway.id.
Alhasil, dia mengambil kesimpulan, uang Asabri mungkin lebih bisa diselamatkan ketimbang uang Jiwasraya.
Baca Juga: Terseret kasus Jiwasraya dan Asabri, simak rekomendasi analis untuk saham PPRO
Analisa Dahlan dilatarbelakangi dengan ditahannya dua tersangka kasus ini oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan Heru Hidayat. Dahlan yakin, dua pengusaha yang memiliki utang ke Asabri ini mampu untuk melunasi kewajibannya.
"Mereka itu punya aset yang bisa dilirik. Memang bentuknya bukan uang kontan, tapi bisa jadi uang," tambahnya.
Dahlan juga menulis, bisa jadi kedua tersangka itu tidak merasa bersallah. Karena bisa jadi, transaksi yang mereka lakukan dengan asuransi milik TNI-Polri itu bisa saja legal dan lewat mekanisme yang terbuka pula (pasar modal).
Baca Juga: Prabowo: Kementerian Pertahanan sudah membentuk tim investigasi Asabri
"Tetapi, ada korban di situ yakni Asabri. Asabri yang menanggung masa depan dan hari tua semua anggota TNI dan Polri," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat untuk melunasi hutang di Asabri.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, kedua orang tersebut mempunyai utang jual beli saham dengan Asabri. Untuk saat itu, nilai utang mereka kepada Asabri masih dihitung.
Baca Juga: Sahamnya dikaitkan dengan Jiwasraya dan Asabri, ini kata manajemen PP Properti (PPRO)
Untuk saat ini, pihaknya masih mempelajari kondisi keuangan Asabri, khususnya terkait pengelolaan investasi memang ditemukan instrumen investasi saham yang tidak bagus sehingga perlu dibenahi.
Dibandingkan Jiwasraya, Asabri mempunyai kasus berbeda. Maka itu, pembenahan Asabri tidak bisa dilakukan melalui skema business to business (B2B) karena ini perusahaan asuransi sosial sehingga tidak bisa begitu saja investor masuk.
Baca Juga: BPK sebut potensi kerugian Asabri mencapai Rp 16,7 triliun
Rencananya, Kementerian BUMN akan berkonsultasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mencari jalan keluar Asabri.
“Kami ajukan dulu ke Menhan dan Menko Polhukan rencana untuk penyelesaiannya. Semoga, Pak Prabowo dan Pak Mahfud bisa mencari solusi terbaik, nantinya usulan dari mereka berdua sambil berjalan bersama-sama,” jelasnya.
Baca Juga: Review hasil audit BPKP, Kementerian BUMN siap menindaklanjuti kasus Asabri
Untuk saat ini, kegiatan operasional perusahaan masih berjalan normal. Misalnya, terkait klaim peserta masih bisa dibayarkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
