kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45697,73   -32,02   -4.39%
  • EMAS946.000 -1,77%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Daftar Positif Investasi tak kunjung terbit, Kemenko: Sudah tahap finalisasi


Minggu, 16 Februari 2020 / 20:59 WIB
Daftar Positif Investasi tak kunjung terbit, Kemenko: Sudah tahap finalisasi
ILUSTRASI. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote remark di Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2). Mengusung tema “Indonesia :Advancing Investment-Led Growth”, Mandiri Investment Forum diharapkan menjadi wah

Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum kunjung juga menerbitkan Daftar Positif Investasi (Positive Investment List) sebagai pengganti  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau sering disebut Daftar Negatif Investasi (DNI).

Padahal, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, Daftar Positif Investasi akan keluar pada Januari 2020.

Adapun, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso menyampaikan, saat ini Daftar Positif Investasi sedang dalam tahap finalisasi.

Baca Juga: Tarik investor asing, daftar positif investasi keluar Februari ini

“Sudah beberapa kali dibahas dengan kementerian terkait, sedang disiapkan finalisasi,” tuturnya kepada Kontan.co.id, Jumat (14/2).

Bambang mengatakan, pemerintah masih mematangkan sejumlah substansi terkait perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Daftar Positif Investasi tersebut. Harapannya, Daftar Positif Investasi dapat sejalan dengan Omnibus Law Cipta Kerja dalam memberikan dorongan kepada UMK untuk berkembang.

Menko Airlangga sebelumnya sempat mengatakan,  nantinya Daftar Positif Investasi akan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Daftar Prioritas (Priority List), Daftar Putih (White List), serta Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu, termasuk syarat kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sementara untuk bidang usaha yang tertutup, pemerintah mengatur melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam draf RUU yang dipublikasikan oleh Kemenko Perekonomian, pada Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Baca Juga: Jokowi sebut pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan virus corona




TERBARU

Close [X]
×