Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah memberlakukan cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum menemukan titik terang. Padahal, pemerintah sudah mematok target penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis sebesar Rp 4,06 triliun pada 2023.
Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah mematok pendapatan dari cukai produk plastik sebesar Rp 980 miliar.
Kemudian, pendapatan dari cukai minuman bergula dalam kemasan Rp 3,08 triliun. Sehingga total penerimaan dari kedua pos tersebut adalah sebesar Rp 4,06 triliun.
Baca Juga: Realisasi Kepabeanan dan Cukai Tumbuh 20,03% Hingga 14 Desember 2022
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, target yang tertuang dalam APBN 2023 tersebut masih perencanaan pemerintah dalam menentukan penerimaan negara tahun depan.
Artinya, pihaknya masih belum tentu akan menerapkan kebijakan tersebut di tahun depan.
Terlebih lagi, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian. Untuk itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan dan akan melihat kondisi perekonomian Indonesia di tahun depan dalam menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis.
"Target penerimaan MBDK dan cukai plastik Itu sifatnya perencanaan, sama dengan yang kami lakukan pada 2022, tetapi implementasinya akan kami sesuaikan dengan ekonomi, sosial, dan pemulihan ekonomi 2023," ujar Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (21/12).
Baca Juga: Kemenkeu Masih Plin-plan Putuskan Cukai Plastik dan Minuman Manis
Mandat pemungutan cukai plastik dan minuman berpemanis sebenarnya sudah tercantum dalam target penerimaan dalam APBN sejak 2016 lalu.
Sebagai contoh, pada 2022 target pendapatan cukai plastik ditargetkan Rp 1,9 triliun dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan Rp 1,5 triliun. Namun, kepastian kebijakan tersebut masih belum menemukan titik terang pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
